Network
PR CIREBON - Para pemimpin faksi Fatah dan Hamas tampaknya telah melangkah lebih jauh dengan membuat daftar terpadu yang akan menjadi dasar pemerintahan koalisi Palestina.
Hal itu diungkapkan dari sebuah rancangan perjanjian antara faksi-faksi yang bersaing di Palestina.
Dilansir Cirebon.Pikiran-rakyat.com dari Arab News, perjanjian tersebut menjadi faktor kunci dalam membuat keputusan untuk mengadakan sebuah pemilihan umum di Palestina.
Baca Juga: Dinas Keamanan Federal Rusia Berhasil Gagalkan Serangan Teroris Al-Sham
Pemilihan umum tersebut merupakan yang pertama kalinya di Palestina dalam 15 tahun.
Rincian kesepakatan itu dibahas pada pertemuan di Istanbul dan Kairo, dan menjadi dasar pertukaran surat antara pemimpin Hamas Ismael Haniyeh dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Kompromi tampaknya telah dibuat oleh kedua belah pihak, terutama oleh Hamas, yang menerima Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Baca Juga: Klaim Bom Bunuh Diri, Komando Operasi Gabungan Berjanji Akhiri Serangan ISIS
“PLO adalah satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, dan bertanggung jawab atas semua masalah politik eksternal dan negosiasi serta semua masalah yang terkait dengan perang dan perdamaian,” kata Hamas.
Fatah, yang telah secara efektif mengendalikan PLO selama beberapa dekade mengakui bahwa organisasi tersebut membutuhkan reformasi dan penguatan.
Sehingga, dapat mewakili semua kelompok Palestina dengan lebih baik dan agar keputusannya menjadi wajib.
Baca Juga: Intelijen AS Sebut Korea Utara Gunakan Diplomasi untuk Alat Memajukan Program Nuklir
Dengan setuju menjadi bagian dari PLO dan di bawah payung politiknya, Hamas dapat menghindari masalah yang dihadapinya pada tahun 2006 ketika menolak untuk mengakui Israel.
PLO bertukar surat pengakuan dengan Israel pada tahun 1993.
Hamas dan Fatah juga setuju untuk berbagi suara surplus dalam pemilihan pemerintah persatuan nasional yang akan menjalankan urusan di Gaza dan Tepi Barat, dan memiliki kendali penuh atas semua wilayah Palestina.
Baca Juga: Identifikasi 50 Laboratorium Obat, Kepolisian Moskow Sita 1.500 Kilogram Narkoba
Kedua belah pihak sepakat bahwa pemerintah baru "akan bekerja untuk menyatukan hukum dan lembaga, dan memiliki kendali keamanan atas semua bidang."
Pemerintah koalisi tampaknya memberi rakyat Gaza kesempatan untuk menjalankan kebebasan bergerak dan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan pembangunan kembali di ‘daerah kantong’.
Menurut perjanjian tersebut, salah satu tujuan utama pemerintah koalisi yang berusaha untuk menghidupkan kembali ekonomi Gaza yang terpukul adalah gencatan senjata jangka panjang dengan Israel untuk mempersiapkan landasan bagi pembangunan kembali ekstensif.
Baca Juga: Setelah Amankan Pelantikan Presiden AS Joe Biden, 150 Pengawal Nasional Positif Covid-19
Perjanjian tersebut juga menyerukan agar bandara Gaza dan semua penyeberangan dipulihkan secara permanen seiring dengan pembentukan koridor keamanan antara Gaza dan Tepi Barat.
Hamas dan Fatah juga tampaknya sepakat tentang perlunya perubahan peran presiden Palestina, dengan seruan untuk merombak struktur politik Palestina.
Perombakan struktur itu terutama pada peran presiden, pemerintah, dan dewan legislatif.
Baca Juga: Video Seorang Ayah Teriak Panggil Nama Dua Anaknya usai Serangan Bom Bunuh Diri di Baghdad
"Hal itu diantara struktur presidensial atau parlementer. Hybrid adalah sumber konflik" kata perjanjian itu.
"Perubahan harus dilakukan sebelum pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 31 Juli," tambahnya.
Kedua faksi juga sepakat bahwa “kampanye pemilu harus beradab, penuh hormat, dan menghindari pelecehan dan fitnah dari semua pihak”.
Menurut kesepakatan, hasil pemilu "akan diakui apa pun hasilnya".***
