Serial Netflix Populer 'DP' Picu Perdebatan Baru Tentang Wajib Militer di Korea Selatan

15 September 2021, 20:00 WIB
Serial Netflix populer 'DP', yang mengisahkan tentang sisi gelap wajib militer, kembali menjadi perdebatan di Korea Selatan. /Instagram.com/ @netflixkr

PR CIREBON- Sebuah serial Netflix yang terkenal 'DP', baru-baru ini kembali menyalakan perdebatan di Korea Selatan tentang wajib militer di negara itu.

Seperti diketahui, serial populer 'DP', yang merupakan kependekan dari Deserter Pursuit, menjadi salah satu serial Netflix teratas di Korea Selatan sejak perdana ditayangkan pada akhir Agustus 2021.

Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters, serial Netflix 'DP' mengisahkan tentang polisi militer yang ditugaskan untuk menangkap desertir.

Baca Juga: Rusia Nyatakan Iran Belum Tunjukan Tanda Sedang Kerjakan Proyek Senjata Nuklir

Tak hanya itu, dalam serial itu juga turut menyoroti kehidupan sehari-hari bagi banyak wajib militer, termasuk pelecehan mental dan fisik dari tentara lain.

Sutradara serial 'DP', Han Jun hee mengatakan bahwa dia berusaha untuk menceritakan kisah yang memanusiakan tentang bagaimana sistem tersebut membuat para desertir menjadi korban dan penjahat.

Serta kerugian yang ditimbulkan bagi mereka yang terpaksa melakukan perburuan.

Baca Juga: Penyelidikan Pembunuhan Presiden Haiti Capai Babak Baru, Jaksa Penuntut Minta Perdana Menteri Didakwa

“‘DP' adalah kisah melacak seorang pembelot, tetapi pada saat yang sama, ini adalah kisah paradoks tentang mencari putra, saudara, atau kekasih seseorang yang malang," kata Han kepada Reuters melalui email.

Saat ditanya tentang popularitas serial tersebut, seorang juru bicara kementerian pertahanan mengatakan bahwa lingkungan militer telah berubah dan bahwa kementerian telah mencoba untuk memberantas pelecehan dan perlakuan kasar.

Pekan lalu militer mengumumkan, bahkan sebelum serial itu keluar, mereka telah merencanakan untuk menghapus sistem yang membuat tentara berpangkat dan file melacak rekan-rekan AWOL. Perubahan itu akan mulai berlaku pada Juli 2022.

Baca Juga: Raffi Ahmad Minta sang Istri Perbanyak Istirahat, Nagita Slavina Singgung Soal Rumah: Makanya Kamu...

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pelecehan dan desersi di antara wajib militer menturun, sebagian besar karena keputusan 2019 untuk mengizinkan tentara tamtama menggunakan ponsel di barak mereka.

Kementerian menolak untuk mengkonfirmasi jumlah pasti pembelot, tetapi media Korea Selatan melaporkan bahwa 55 kasus dilaporkan tahun lalu, turun dari 78 pada 2019.

Sedangkan, kematian militer karena bunuh diri juga turun dari 27 menjadi 15 pada periode yang sama.

Baca Juga: Sempat Dirumorkan Meninggal, Pendiri Taliban Mullah Baradar Konfirmasi Dirinya Masih Hidup

Sementara itu, reaksi terhadap serial 'DP' di antara mantan wajib militer pun beragam, dengan beberapa mengatakan itu mencerminkan pengalaman mereka.

Sementara yang lain mengatakan penggambaran pelecehannya berlebihan, dan beberapa menghindari untuk menyaksikan serial itu sama sekali untuk mencegah ingatan traumatis muncul kembali.

"Ada adegan di DP di mana mereka melemparkan sepatu tempur (pada prajurit). Saya mengalami banyak pelecehan serupa," kata Ma Joon Bin, saat menjalani wajib militer pada tahun 2013 dan 2014.

Baca Juga: Nagita Slavina Minta Perbaikan Sistem Udara di Rumah Barunya, Raffi Ahmad: Enggak Mungkin Kita Bongkar Lagi...

"Sekarang saya melihat ke belakang, saya merasa itu tidak adil, tetapi saat itu, itu sangat umum," sambungnya.

Lee Jun Tae, yang menjabat dari 2017 hingga 2019, mengatakan dia tidak pernah mengalami atau mendengar ada temannya yang menderita pelecehan selama layanan mereka.

“Tidak ada perlakuan kasar selama saya hidup,” katanya.

Baca Juga: TNI Kawal Perbatasan Guna Antisipasi Masuknya Covid-19 Varian Mu ke Indonesia

Pekan lalu favorit presiden untuk partai yang berkuasa, Lee Jae Myung, menyebut cerita dalam serial itu sebagai "sejarah barbar" Korea Selatan.

Seorang kandidat partai oposisi, Hong Joon Pyo, mengatakan dia mengalami kekejaman sebagai seorang tentara dan berjanji untuk mempertimbangkan pindah ke dinas militer sukarela.

Mengakhiri wajib militer tidak akan menyelesaikan semua masalah jika budaya militer yang lebih luas tidak berubah juga, kata kritikus budaya pop Kim Hern-sik, yang menjabat sebagai DP.

“Selama ada dinas militer, baik sistem wajib atau wajib militer, masalah tidak dapat dihindari dengan satu atau lain cara,” kata Kim.***

Editor: Arman Muharam

Sumber: Reuters

Tags

Terkini

Terpopuler