Network
PR CIREBON - Pemerintahan Yaman yang baru dilantik di ibu kota Saudi, Riyadh, di hadapan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi pada Sabtu, 26 Desember 2020.
Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Maeen Abdul Malik, dibentuk berdasarkan Perjanjian Riyadh antara pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan (STC) separatis, yang didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA).
Menurut sumber pemerintah Yaman, perdana menteri dan semua menteri mengambil sumpah di Riyadh, kecuali Menteri Administrasi Lokal Hussein al-Aghbari, yang bersikeras untuk mengambil sumpah di ibukota sementara Aden.
Baca Juga: Agensi Saling Bantah Rumor Kencan, Tes Psikologis Ravi VIXX di '1 Night 2 Days' Kembali Diungkap
Pada 18 Desember, Presidensi Yaman mengumumkan pembentukan pemerintahan pembagian kekuasaan yang terdiri dari 24 menteri yang dipilih atas dasar kesetaraan antara provinsi utara dan selatan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Riyadh.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Middle East Monitor, pemerintahan baru tersebut termasuk lima menteri dari STC.
Yaman berada dalam kondisi perang saudara pada 2014, ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran menguasai sebagian besar provinsi utara, termasuk ibu kota Sanaa.
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), konflik di Yaman sejauh ini telah merenggut nyawa 233.000 orang.***
