Network
PIKIRAN RAKYAT – Baru-baru ini dunia pendidikan diramaikan dengan inovasi baru oleh salah satu perusahaan teknologi asal Indonesia, Gojek.
Terobosan baru ini yakni soal fitur pembayaran biaya SPP yang dapat dilakukan dengan GoPay melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.
Tak hanya SPP, fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk membayar biaya pendidikan lain, seperti uang buku, uang seragam hingga kegiatan ekstrakurikuler.
Baca Juga: Mengaku Sempat Mengobrol Dua Minggu Sebelum Kepergian Ashraf, Afgan: Momen itu akan Saya Ingat Selamanya
Kemudahan yang bisa dilakukan lewat ponsel pintar ini kemudian menarik perhatian salah satu Pengamat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari CISSReC, Pratama Persadha.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Kantor Berita Antara, Pratama menyarankan agar pembayaran SPP sekolah juga dapat dilakukan via lebih banyak financial technology (fintech), bukan hanya dari GoPay.
"Pastinya menimbulkan kecemburuan di antara penyedia jasa pembayaran digital lainnya. Apalagi BUMN memiliki LinkAja yang merupakan gabungan beberapa bank BUMN," tuturnya pada Rabu 19 Februari 2020 malam.
Lanjut Pratama, hal ini secara teknis seharusnya tidak susah untuk mengajak semua platform masuk dan berlomba memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Ia pun kemudian menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang juga mantan CEO Gojek, untuk dapat membuat sistem yang mandiri dalam menghadirkan layanan pembayaran SPP.
Baca Juga: Soal Pencarian Harun Masiku dan Nurhadi, Haris Azhar: KPK Takut Menangkap Mereka
"Idealnya memang membuat sistem sendiri, ini sekaligus bisa menjadi legacy Pak Menteri Nadiem di Kemendikbud. Namun memang take time, butuh waktu yang tidak sebentar," paparnya.
Kebijakan tersebut dinilai efektif untuk menghadirkan kenyamanan orang tua/wali siswa dalam membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya.
Namun, untuk mencapainya tentu diperlukan usaha dan kerja sama dengan perusahaan dompet digital yang dibuat secara terbuka sehingga membuka kesempatan pihak lain untuk ikut serta.
"Jangka menengah dan panjang, Kemendikbud harus mempunyai sistem sendiri yang mumpuni," jelas Pratama.
Pratama melanjutkan, sistem pendidikan pun akan sangat futuristik bersentuhan dengan teknologi bilamana siswa mempunyai satu akun platform Kemendikbud yang bisa digunakan dalam berbagai kepentingan pendidikan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Cirebon, Kamis 20 Februari 2020: Langit Harjamukti dan Plumbon Diselimuti Awan Menjelang Dini Hari
Tak hanya membayar SPP, namun juga adanya ijazah dan rapor digital yang dilengkapi dengan digital signature sehingga tidak bisa dipalsukan.
Kemudian, platform Kemendikbud tersebut bisa ditambahkan juga dengan tersedianya fitur absensi, sehingga kehadiran siswa dapat diketahui real time oleh orangtua dan guru.
"Harapannya ini sementara, kemudian bisa dibuka kran bagi dompet digital lain. Pada akhirnya Kemendikbud punya sistem sendiri yang bisa mengakomodasi kepentingan siswa dan orangtua siswa. Jadi tidak hanya perkara bayar SPP," harap Pratama.
Pratama melanjutkan, hal ini akan menjadi contoh baik bagi kementrian lain, karena selama ini instansi negara dikenal suka membangun sistem yang abai dari sisi keamanan dan manfaat.***
