Network
PR CIREBON - Wakil ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengecam keras sikap yang ditunjukan Presiden Prancis, Emmanuel Macron karena tetap membiarkan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung di Prancis dengan dalih kebebasan Berekspresi.
Syarief Hasan dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2020, memandang bahwa kartun yang menistakan Nabi Muhammad SAW bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi yang dibenarkan.
“Prancis sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi harusnya menempatkan penghormatan kepada agama dan kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mesti dijunjung tinggi,” tutur Syarief, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Menolak Pakai Surat Edaran Menaker, UMP Jawa Tengah 2021 Tetap Naik
Apalagi, kata dia, berdasarkan putusan Pengadilan HAM Eropa pada 25 Oktober 2018 yang berkedudukan di Kota Strasbourg, Prancis telah menetapkan bahwa penistaan terhadap agama bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi.
“Sebagai negara yang menjunjung hukum dan HAM, harusnya Prancis mengambil langkah sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa,” ujarnya.
Dia menegaskan agar Presiden Prancis segera menghentikan pemantik masalah yang semakin meluas ini.
Baca Juga: Sebut Seks Bebas Diperbolehkan, Anggota DPD Bali Dilaporkan ke Polisi
“Presiden Prancis harusnya lebih bijak melihat umat Islam dunia terluka dengan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW,” katanya.
Menurutnya, seharusnya Presiden Prancis menghentikan masalah ini serta menarik seluruh pernyataannya yang sering menyudutkan Islam dan menciptakan kegaduhan dunia.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong agar Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas menyikapi permasalahan tersebut.
Baca Juga: Polemik Presiden Macron, Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Kantor Kedubes Prancis
“Pemerintah Indonesia yang telah memanggil Duta Besar Prancis harus memastikan pesan Indonesia benar-benar didengarkan sehingga tidak menimbulkan polemik yang kontra produktif di tengah pandemi Covid-19,” katanya.
Syarief hasan juga berpesan kepada seluruh pemimpin di dunia untuk menjaga hak kelompok minoritas, khususnya hak beragama dan berkepercayaan.
“Resolusi Dewan HAM PBB di Jenewa pada 26 Maret 2009 telah menegaskan agar setiap negara menjunjung tinggi hak setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaan dengan perasaan aman. Sehingga, negara-negara di dunia harus menjunjung tinggi resolusi tersebut,” ujarnya.
Baca Juga: Bicara Manfaat Vaksin di Indonesia, Pengamat Sebut Cara Terbebas dari Covid dan Pemulihan Ekonomi
Syarief juga mendorong agar pesan kedamaian sebagai ciri khas dari Islam yang rahmatan lil alamin digabungkan di tengah umat muslim.
“Kita harus menyampaikan aspirasi muslim dunia dengan bijak dan mencoba untuk tidak terprovokasi. Kita harus menunjukan bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat dan pembawa pesan damai bagi seluruh alam semesta, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW,” ucapnya.
Dia juga menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan narasi dan aspirasi muslim dunia.
Baca Juga: Aksi Demo di Kedubes Perancis Batal, Kapolres: Informasinya Diundur Senin Pekan Depan
“Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan bargaining position sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk membawa pesan Islam dunia dan mewujudkan tujuan negara Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia,” pungkasnya.***
