Network
PR CIREBON - Sebagaimana diketahui, pada tanggal 20 Oktober 2020 lalu, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki satu tahun masa kepemimpinannya.
Berbagai lembaga pun mengungkapkan hasil survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf serta kinerja para menteri di Kabinet Indonesia maju.
Berdasarkan hasil survei, mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terkait kinerja beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju selama satu tahun dinilai tidak memuaskan.
Baca Juga: Sebut Seks Bebas Diperbolehkan, Anggota DPD Bali Dilaporkan ke Polisi
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI, beberapa kelompok pendukung Jokowi pun mengatakan bahwa beberapa menteri di kabinet Indonesia maju tersebut perlu diganti (reshuffle). Dorongan untuk segera ada reshuffle itu pun datang dari para Relawan Jokowi.
Bahkan semua menteri diusulkan untuk diganti, kecuali tiga menteri terbaik yang diminta untuk dipertahankan.
Kelompok pendukung Jokowi ini merasa gerah dengan jebloknya tingkat kepuasan rakyat atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam satu tahun pertamanya.
Baca Juga: Polemik Presiden Macron, Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Kantor Kedubes Prancis
Dorongan keras untuk reshuffle kabinet dari kelompok pendukung Jokowi ini menariknya tidak ada bantahan dari Istana Kepresidenan.
Ini kode keras kalau reshuffle kabinet sudah dekat waktunya. Apalagi Presiden sendiri kabarnya kerap dibuat jengkel dengan kinerja menteri di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Memang reshuffle itu hak prerogatif Presiden, yang memutuskan kapan dan siapa yang kena reshuffle. Tetapi Presiden mesti perhatikan juga masukan, tidak hanya dari relawannya saja, tapi juga dari masyarakat umum," ungkap Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi, Jumat 30 Oktober 2020.
Baca Juga: Bicara Manfaat Vaksin di Indonesia, Pengamat Sebut Cara Terbebas dari Covid dan Pemulihan Ekonomi
Dedy menyebutkan, hasil lembaga survei tentang kinerja pembantu Presiden itu bisa menjadi masukan.
Misalnya hasil survei yang dilakukan Lembaga Charta Politika Indonesia, menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebagai tiga menteri berkinerja terbaik selama masa pandemi Covid-19.
“Yang mau ada reshuffle itu bukan cuma kami relawan tapi juga rakyat kebanyakan. Evaluasi kami jelas, di luar Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Pertahanan, silakan Presiden Jokowi mengevakuasi dan me-reshuffle menteri di kabinet," terangnya.
Baca Juga: Aksi Demo di Kedubes Perancis Batal, Kapolres: Informasinya Diundur Senin Pekan Depan
Dedy menjelaskan, reshuffle untuk perbaikan seharusnya jadi pertimbangan utama Presiden Jokowi jika tidak ingin rakyat makin skeptis. Jika tingkat kepuasan sudah di bawah 50%, saatnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
"Presiden yang paling tahu siapa menteri yang harus meninggalkan kursinya, dan siapa yang harus bertahan," pungkasnya.***
