Saleh Daulay Bongkar Kejanggalan Vaksin, Banyak Informasi Masih Simpang Siur dari Pemerintah

- 29 Oktober 2020, 17:28 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Patraonan Daulay
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Patraonan Daulay /

PR CIREBON - Persoalan vaksin memang menjadi persoalan yang sangat krusial terutama bagi pemerintah. Dari awal pandemi Covid-19 muncul dan mengobrak abrik kesehatan dan bahkan ekonomi, Pemerintah sudah berhasrat ingin bisa segera menyelesaikannya.

Menurut Saleh Daulay Anggota DPR RI dari fraksi PAN mengungkapkan pandangannya terkait pandemi Covid-19 terutama dalam hal vaksin. Menurut Saleh, Pemerintah ingin secepat mungkin memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sehingga tak begitu berdampak buruk bagi perekonomian.

Dalam acara TV bernama Indonesia Lawyers Club, Saleh mengungkapkan analisisnya tentang kejanggalan - kejanggalan yang ada dalam proyek vaksinasi.

Baca Juga: Sasar Tiongkok, AS dan India Mempercepat Obligasi Pertahanan

Pertama, Saleh mempertanyakan sebetulnya siapa yang menjadi penanggung jawab atas penanganan Covid-19 dan pengadaan vaksin ini.

"Apakah ketua komite? Atau ketua harian? Atau Menteri Kesehatan? Atau bahkan Pak Luhut?"ucap Saleh, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal youtube @Indonesia Lawyers Club yang rilis pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Kemudian dari segi waktu vaksinasi juga simpang siur, kata Saleh. Pada awalnya pemerintah mengatakan vaksinasi akan diadakan pada awal januari. Tetapi kemudian ada yang mengatakan bulan november.

Baca Juga: Ini Langkah Dinkes Kabupaten Bogor, Jadikan Momen Libur Panjang untuk Pemeriksaan Massal Covid-19

"Tapi ternyata sampai hari ini vaksinnya belum ada,"kata Refly.

Kemudian yang berikutnya, Pemerintah mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan industri vaksin

"Kemarin kan katanya kerja sama dengan Sinovac, Biofarma, kita dukung. Tapi belakangan katanya kerja sama juga dengan Sinovam, Kansino, Astrazenica, terus denger lagi katanya batal," ucap Saleh

Baca Juga: Deretan Milenial Siap Tampil di Pilkada 2020, Politik Dinasti, Anak dan Mantu Presiden Ikut Bersaing

Pernyataan-pernyataan yang berubah-ubah tadi, menurut Saleh, justru menimbulkan kecemasan di masyarakat. Jika dikalangan pemerintah saja masih membingungkan bagaimana di masyarakat.

Kemudian yang kedua, Saleh mempertanyakan, Negara manakah yang sudah berhasil mengadakan vaksinasi? Jangan jangan sebenarnya belum ada? Bahkan menurut Saleh jangan jangan yang ada hanya vaksin politik.

"Jangan jangan yang ada itu vaksin politik, yakni vaksin yang untuk menunjukkan bahwa negaranya kuat, negaranya sudah terbebas dari virus maka bilangnya sudah divaksin"kata Saleh.

Baca Juga: Indonesia Gaming Award 2020 Digelar Secara Daring, Cek 14 Kategori Penghargaannya Disini

Selain meragukan keberhasilan, Saleh juga menyebutkan persoalan selanjutnya adalah kesediaan masyarakat untuk divaksin. Saleh mengaku pernah menanyakan langsung kepada masyarakat terkait hal ini dan jawabannya tidak bersedia.

"Saya tanya kepada mereka, apakah bapak ibu sekalian bersedia divaksin? Tak ada satupun diantara mereka yang mau divaksin,"ucap Saleh.

"Lalu saya tanya, siapa yang seharusnya divaksin terlebih dahulu? Mereka bilang yang pertama harusnya presiden, kemudian para menteri dan pejabat tinggi, anggota DPR, baru kemudian rakyat biasa,"kata Saleh.

Baca Juga: Untuk Ekspansi Bisnis, Telkom Merambah ke Berita Berbahasa Inggris

Jawaban tersebut menurut Saleh menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang pengetahuannya mengenai vaksin sehingga menolak untuk divaksin.

Maka, menurut Saleh, yang harus dilakukan terlebih dahulu, adalah sosialisasi ke masyarakat. Karena berbahaya sekali jika sudah memproduksi vaksin dalam jumlah yang banyak dan biaya yang besar tetapi masyarakatnya menolak.***

 

Editor: Egi Septiadi

Sumber: YouTube


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x