Network
PR CIREBON - Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya turut mengambil peran dalam sosialisasi Omnibus Law UU Cipta Kerja agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat.
Dishub Kota Palangka Raya bersosialiasi dengan mendatangi warga dari pintu ke pintu (door to door) sambil memutar rekaman suara presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membicarakan UU Cipta Kerja.
"Agar semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda terdidik, tidak asal menerjemahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan pemahaman yang salah," jelas Kepala Dishub Palangka Raya Alman Pakpahan, Selasa, 27 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: Pemerintah Tak Punya Argumentasi Kepulangan Habib Rizieq, Rocky Gerung: Istana Panik Hadapi Oposisi
Menurut Alman, sosialisasi dan pemutaran rekaman suara Presiden RI tentang UU Ciptaker tersebut juga dilakukan di kompleks kos-kosan dan barak milik mahasiswa serta di pusat-pusat keramaian, seperti Pasar Kahayan dan Pasar Besar.
Ia berharap dengan upaya tersebut tidak ada lagi aksi-aksi terkait tentang UU Ciptaker yang merugikan. Selain itu juga disampaikan imbauan agar meningkatkan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan.
Sementara itu, banyak kalangan menilai ketentuan dalam UU Ciptaker, sangat berbahaya bagi dunia pendidikan. Pasalnya, banyak aturan penting dalam penyelenggaraan pendidikan akan dihapus dan diubah dengan regulasi baru.
Baca Juga: Jokowi Suka Melempar Bantuan dari Mobil, Refly Harun: Protokoler, Tapi Penghinaan Masyarakat Bawah
Regulasi baru itu dinilai cenderung menjadikan pendidikan sebagai komoditas bisnis dan menanggalkan aspek kebudayaan dalam pendidikan.
Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Tengah tidak mau menanggapi lebih jauh, terkait kelebihan dan kekurangan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja.
