Klarifikasi UU Ciptaker, BKPM Sebut akan Mengurus UMKM Karena Miliki Kontribusi Paling Besar

- 27 Oktober 2020, 11:07 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia: BKPM sebut tidak hanya mengurus pemodal besar namun pihaknya akan mengurus juga UMKM karena memiliki kontribusi paling besar.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia: BKPM sebut tidak hanya mengurus pemodal besar namun pihaknya akan mengurus juga UMKM karena memiliki kontribusi paling besar. /Tangkapan layar Instagram @bahlillahadalia./

PR CIREBON - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklarifikasi disinformasi mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disebut hanya mendukung/melanggengkan pemodal asing.

Menurut Bahlil, banyak orang yang menyebut bahwa UU Cipta Kerja itu tidak berpihak kepada orang kecil, tapi hanya berpihak kepada pengusaha besar dari luar negeri saja.

Padahal, kata Bahlil, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar setiap investasi besar dari pemodal asing yang masuk ke Indonesia wajib menggandeng UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah.

Baca Juga: Tjahjo Kumolo Minta ASN Jadi Pionir dalam Memerangi Wabah Pandemi Covid-19

"Dulu, sebelum UU Cipta Kerja ini hadir, tidak ada kewajiban pemodal usaha besar untuk bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM disuruh bertempur sendiri. Mau jadi apa UMKM kita," kata Bahlil di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.

Namun, bagaimana penerapannya jika regulasi perundang-undangan belum mendukung perintah Presiden tersebut. Oleh karena itu, kata Bahlil, melalui UU Cipta Kerja lah, aturan tersebut dibuat formal dalam bentuk perundang-undangan.

Bahlil mengatakan, BKPM ditunjuk langsung oleh Presiden untuk membantu dan mengawal proses tersebut. Sebab, Presiden tidak mau investasi besar yang masuk ke Indonesia tidak berdampak pada perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Baca Juga: Sebut UU Ciptaker Hadiah Terindah Bagi UMKM, DPR: Sudah Over Regulasi dan Harus Ada Penyederhanaan

"Perintah bapak Presiden kepada kami, bahwa jangan hanya mengurus investasi yang besar-besar. UMKM itu juga harus diurus, karena mereka punya kontribusi yang paling besar," kata Bahlil.

Halaman:

Editor: Irma Nurfajri Aunulloh

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x