Network
PR CIREBON - Ekonom senior, Faisal Basri kembali angkat bicara terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut akan membangkitkan iklim bisnis Indonesia.
Tak sepakat dengan peraturan yang ada, Faisal Basri mengatakan Presiden Jokowi seharusnya tidak perlu mengeluarkannya.
Menurut Faisal Basri, Indonesia sudah punya cukup senjata untuk melejitkan bisnisnya tanpa UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya perlu dievaluasi beberapa bidang saja. Pernyataan tersebut disampaikan Faisal Basri dalam tayangan video yang diunggah kanal YouTube Cokro TV, Jumat 23 Oktober 2020.
Faisal Basri dalam kesempatan itu memaparkan hal-hal penting seputar perekonomian negara. Tidak sekadar menyampaikan pendapat saja, penjelasannya pun dilengkapi dengan data-data.
Baca Juga: Serbu Promo Shopee Gajian Sale! Ada Promo Gratis Ongkir, Cashback Kilat 100%, dan Flash Sale 60RB!
Dari kacamata seorang ekonom, upaya membangkitkan investasi tentu tujuan yang baik dan perlu dikedepankan. Hanya saja, jalan keluarnya belum tentu dengan mengeluarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Pasalnya, kendala investasi Indonesia sejauh ini menurut Faisal Basri adalah birokrasi yang telalu bertele-tele dan ribet
"Betul sekali bisnis di Indonesia ribet. Jumlah perizinan banyak, tumpang tindih, prosesnya panjang dan berbelit-belit tanpa kepastian. Sudah lama dialami oleh masyarakat dan pengusaha. Supaya lancar dan cepat, sejumlah pengusaha membayar uang pelicin atau jasa calo. Sehingga praktek korupsi merajalela," ungkap Faisal Basri seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah pada akun YouTube Coktro TV.
Baca Juga: 6 Tahun Dirawat di Rumah Sakit Karena Serangan Jantung, Ketua Samsung Group Dinyatakan Meninggal
Faisal Basri menduga adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah langkah pemerintah guna mencari jalan pintas. Akan tetapi, menurut Faisal Basri cara tersebut tidak harus dilakukan.
"Pemerintah bisa saja cari jalan pintas, menyederhanakan perizinan untuk mempermudah berusaha sebagaimana tercantum dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja," ujarnya.
"Namun bukankah itu hanya mengatasi gejala. Yang harus dilakukan adalah menyelesaikan akar permasalahannya dan fokus karena banyak sekali masalah yang dihadapi," imbuh Faisal Basri.
Baca Juga: 16 RT di Jaksel Tergenang Air hingga Ketinggian 150 Cm, Warga Diimbau Mengungsi Jika Terjadi Banjir
Lebih lanjut lagi, Faisal Basri mengajak untuk kembali ke belakang. Saat Jokowi dilantik sebagai presiden di periode pertama, dengan wakil Jusuf Kalla.
Faisal Basri mengungkapkan bahwa selama periode pertama pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, peningkatan bisnis sudah terjadi.
"Awalnya Indonesia berada di urutan 120, terus jadi 72, meningkat drastis," tuturnya.
Kenaikan tersebut menurut Faisal Basri tidak lain disebabkan karena pemerintah memborbardir berbagai aturan dalam rentang waktu tak sampai dua tahun. Pemerintah waktu itu mencanangkan 16 paket kebijakan ekonomi yang hampir semua targetnya tercapai.
Baca Juga: Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Jadi Momentum untuk Mereformasi Sistem Kesehatan di Tanah Air
Kendati begitu, Faisal Basri mengaku ada sedikit penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Oleh sebab itu ia kemudian berusaha untuk meningkatkannya kembali.
"Boleh jadi Pak Jokowi tidak puas karena target awal peringkat 40, sekarang 73. Namun sebetulnya pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla sudah lebih dari separuh jalan menuju perjalanan. Ketertinggalan dengan Vietnam berhasil dipangkas, selisih dengan Brunei menyempit. Bukan kah ini luar biasa?" tegas Faisal Basri.
Menurut Faisal Basri, adanya penurunan satu peringkat ini terjadi karena pemerintah kecolongan. Trading Acrros Borders Indonesia mengalami pemburukan drastis.
Hal itu yang menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan Indonesia.
"Apa itu Trading Across Borders? Ekspor dan impor. Banyak kesulitan dan semakin banyak kendala tatkala perusahaan ingin ekspor maupun impor. Disinilah akar masalah tersisa," jelasnya.
Baca Juga: Presiden Komite IOC Sebut Olimpiade Bukan ‘Pasar Demonstrasi’: Atlet Melambangkan Nilai Keunggulan
Faisal Basri kembali menegaskan bahwa untuk meningkatkan iklim bisnis, pemerintah tidak perlu mengeluarkan Omnibus Law Cipta Kerja.
Pasalnya, Indonesia bisa mencapainya apabila langkah kedepan terukur jelas. Faisal Basri pun yakin apabila cermat Indonesia bisa melakukan revolusi bisnis.
"Tanpa harus menggunakan bom atom UU Omnibus Law Cipta Kerja, kemudahan bisnis di Indonesia akan mengalami perbaikan yang luar biasa. Bisa dikatakan revolusi dalam kemudahan berbisnis karena kita bisa mencapai posisi 30 besar dengan upaya yang terukur, apa yang harus pertama kali dilakukan jelas. Prioritas kedua ketiga jelas," ujar Faisal Basri.
"Ayo Pak Jokowi kembali ke jalur yang bapak bangun, tujuan sudah dekat, jangan pindah jalur yg belum tentu lebih cepat dan lebih aman," tandasnya.
***
