Network
PR CIREBON - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik.
Terutama terkait substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker) Omnibus Law, disebutkan sangat buruk.
Untuk itu, kata dia, pemerintah akan terus berusaha memperbaiki gaya komunikasi publik untuk menghadapi isu selanjutnya.
Baca Juga: Bongkar Awal Mula Pencalonan dari Wagub hingga Wapres, Sandiaga Uno: Pengeluaran Capai Rp600 Juta
"Bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik," kata Moeldoko dalam rekaman yang disebarkan oleh KSP di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Moeldoko menyatakan bahwa kini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi.
Kemudian informasi itu juga banyak tersebar di media sosial yang di luar kendali pemerintah.
"Komunikasi, kita sungguh-sungguh memahami, khususnya kami yang ada di kantor kepala staf kepresidenan, bahwa kita memasuki sebuah situasi dimana media sosial berkumpul luar biasa," terang Moeldoko.
Namun diakui Moeldoko, bahwa kecepatan informasi itu harusnya bukan alasan bagi pemerintah.
Ia menyatakan pemerintah siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.
"Tapi itu bukan alasan bagi kami tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja. Saya menerima masukan dari semua pihak," tutup dia.***
