Network
PR CIREBON - Masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf kini telah genap satu tahun pada 20 Oktober 2020 lalu. Berbagai polemik yang sering terjadi Indonesia, serta jajaran Menteri yang dianggap gagal dalam melakukan tugasnya, menjadi pembahasan yang sangat serius.
Pasalnya, tinggal 4 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, sehingga Jokowi disarankan untuk mengganti jajaran Menteri yang gagal melakukan komunikasi kebijakan publik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk mengganti jajaran menteri yang dianggap gagal melakukan komunikasi kebijakan publik.
Baca Juga: Bantah Perwira Nyamar Jadi Mahasiswa Demo, Polri: Yang Ditangkap Benar kok, karena Anarkis
Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Hendrik Dikson Sirait menyatakan, pada empat tahun sisa pemerintahan hingga 2024 diperlukan para menteri yang mendukung gerak dan langkah Presiden Jokowi.
"Karena itu, Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam, dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik kepada rakyat," kata Hendrik dalam keterangan pers peringatan satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode kedua, Selasa 20 Oktober 2020. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI
Menurutnya, akibat kegagallan komunikasi politik dilakukan para pembantunya, menyebabkan kebijakan Presiden menjadi penuh gejolak dan citra negatif di masyarakat, seperti UU Omnibus Law Cipta kerja
"Citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan ekslusif, tapi terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua stakeholder dan publik pada umumnya, serta ada komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat," jelasnya.
Dikatakan, selama setahun terakhir ini komunikasi politik nampak terlihat menjadi salah satu titik terlemah pemerintah Joko Widodo-KH Maruf Amin
"Komunikator pemerintah gagal dan nampak kedodoran meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif," pungkasnya.***
