Network
PR CIREBON - Belum lama ini Kantor Staf Presiden (KSP) meluncurkan laporan satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lewat akun sosial media.
Dalam laporan tersebut Jokowi mengklaim bahwa dirinya sudah cukup baik dalam menangani wabah Covid-19 yang ada di Indonesia.
Namun Budayawan Sudjiwo Tedjo memberikan stetment yang menohok pada orang Istana dalam acara talkshow bertajuk "Setahun Jokowi-Ma'ruf" di akun Youtube Indonesia Lawyer Club, seperti dilihat PikiranRakyat-Cirebon.com pada Rabu, 21 Oktober 2020
"Sepertinya yang diperlukan penguasa saat ini dalam membangun Indonesia yaitu cukup ngomong aja, tapi bikin orang lain percaya," ujar Sudjiwo.
Baca Juga: 200 Mahasiswa Duduki DPRD Karawang demi Tolak UU Omnibus Law, Hasil Dobrak Pintu Gerbang
Sudjiwo meyakini bahwa selama ini pemerintah memberikan kebijakan yang cukup bagus, seperti yang baru-baru ini disahkan yaitu Omnibus Law.
"Saya yakin Omnibus Law itu bagus, aktingnya kan seperti itu," celetuknya.
Namun dirinya menakutkan bahwa kedepannya setiap kebijakan pemerintah yang diambil akan diprotes oleh masyarakat, lantaran kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hilang.
"Yang saya takut itu rakyat tidak percaya lagi satu ditambah satu sama dengan dua, saya takut seperti itu nanti pemerintah kita dimasyarakat," kata Sudjiwo.
Baca Juga: Bioskop Kembali Beropasi Hari Ini, CGV Bantah Setiap 30-60 Menit Penonton Harus Keluar Bioskop
Sebagaimana perannya di kebudayaan, Sujiwo menggambarkan kepercayaan itu seperti Rosso dalam budaya Jawa. Rosso ini merupakan tingkat tertinggi setelah Cipto, Jiwo, dan Rogo.
Pemerintah bisa mengeluarkan UU atau semacamnya, namun perlu kepercayaan masyarakat bahwa UU tersebut memang benar-benar dibuat untuk kebaikan bersama.
Adapun faktor masyarakat tidak percaya terhadap penguasa menurut Sudjiwo yaitu kroni dan keluarga penguasa maju semua. Memang ini tidak melanggar hukum, namun secara etika ini dapat menghilangkan kepercayaan rakyat.
Sudjiwo melayangkan pertanyaan kepada orang-orang Istana terkait pengawalan khusus terhadap anak penguasa atau mantu penguasa saat bertugas dilapangan.
Baca Juga: Pemerintah Harus Introspeksi Soal DPR Tak Sehat, Fahri: Banyak Dikendalikan Parpol, Aspirasi Pesanan
"Apakah anak atau mantu penguasa yang melakukan tugas militer seperti di di Aceh atau Papua mendapat pengawalan khusus?," tanya Sujiwo.
Namun pertanyaan ini tidak bisa dijawab karena orang-orang di Istana tidak sampai terjun ke lapangan.
Sujiwo menduga bahwa presiden Jokowi dan para penguasa yang lain itu ternyata tidak bisa menolak, jika menyangkut keluarga. Kebanyakan dari mereka pasti memberikan "sesuatu" yang khusus terhadap keluarganya.
Pemerintah diharapkan bisa memeberikan kepercayaan kepada masyarakat agar kedepannya Indonesia bisa berjalan lebih lancar tanpa adanya hambatan ketidak percayaan.
