Network
PR CIREBON - Mendekati waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, pemerintah terus menghimbau seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan kali ini untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Virus Corona.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, beberapa pihak meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut karena khawatir terjadi klaster baru terhadap penyebaran Covid-19.
Namun, pemerintah bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan tetap melaksanakan Pilkada 2020 itu sesuai dengan jadwal, dengan peraturan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Baca Juga: Hina Moeldoko, MB Warga Koja Jakarta Utara Jadi Tersangka
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menekankan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 itu akan tetap berlangsung, namun dengan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19.
Menurutnya, ada tiga indikator sukses pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi saat ini, yakni seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, partisipasi masyarakat tinggi dan masyarakat aman dari Covid-19.
Pertama, apabila seluruh tahapan yang sudah dirancang oleh KPU itu bisa berjalan dengan baik yang sejauh ini sudah sampai ke tahapan kampanye, tinggal tiga tahapan lagi, kan habis ini tahapan pemilihan, kemudian rekapitulasi perselisihan sampai ke penetapan.
Baca Juga: Menunggu Hasil Laporan, MUI Sebut Vaksin Covid-19 dari Tiongkok Belum Dipastikan Halal
“Nah, sejauh ini saya kira hampir 80 persen semua tahapan sudah berjalan," kata Doly, Selasa 20 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Indikator kedua, lanjutnya, ialah tingkat partisipasi pemilih tinggi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan Pilkada akan tetap terjaga kualitasnya. Dalam hal ini, tuturnya, KPU sudah menetapkan target 77,5 persen.
"Kita punya benchmark sebetulnya di tahun 2019 kan rata-rata (partisipasi) 83 persen secara nasional, walaupun gak bisa kita bandingkan apple to apple karena antusiasme masyarakat terhadap Pilpres lebih tinggi dibandingkan Pilkada,” ujarnya.
Baca Juga: Fatwa MUI Usulkan Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, PA 212 Curiga Ada Kepentingan Politik
“Namun saya kira target 77 persen itu realistis, tetapi juga harus didukung oleh kerja keras kita semua," ucapnya.
Lanjutnya, ia selalu menekankan partisipasi Pemilu bukan hanya dibebankan kepada penyelenggara saja, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
“Tetapi bagaimana pemerintah daerah meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan nyaman merasa bahwa TPS itu tempat yang bersih dan aman. Itu juga perlu ada sosialisasi,” katanya.
Baca Juga: Fatwa MUI Usulkan Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, PA 212 Curiga Ada Kepentingan Politik
Doli menjelaskan, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini perlu menerapkan adaptasi terhadap hal-hal baru, salah satunya penerapan protokol kesehatan yang ketat, agar tidak terjadi penyebaran Covid-19, sehingga kualitas Pemilu tetap terjaga dan masyarakat aman.
"Sukses yang ketiga adalah jika semua tahapan berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi tinggi, tetapi kita semua harus selamat dan aman, baik pemilih maupun penyelenggaranya,” pungkasnya.***
