Network
PR CIREBON - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dan Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menemui Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, Kamis malam 15 Oktober 2020.
Kehadiran Kiai Said dan Kiai Miftach di kediaman Wapres tersebut untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan beberapa point Undang-undang (UU) kerja yang diprotes masyarakat.
Mereka mendiskusikan beberapa persoalan, termasuk Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Penghina Moeldoko di Facebook Dibekuk Polri, Siapa Lagi Berani Hina Pemerintahan Jokowi ?
Dalam pertemuan tersebut, Said Aqil menyerahkan draf rekomendasi yang berisi delapan poin kritik terhadap UU Cipta Kerja.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, poin-poin UU Cipta Kerja yang dianggap keliru oleh PBNU telah dirangkum dan dicatat dalam draft rekomendasi PBNU. Karena itu, lanjut Kiai Said, pertemuan sekaligus menyerahkan draft kritik PBNU atas UU Cipta Kerja.
“Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin,” kata Kiai Said usai sowan ke Wapres Kiai Ma'ruf Amin, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs resmi NU
Baca Juga: Tertutup dan Terisolasi, Mantan Tahanan Beberkan Penyiksaan di Kamp Penahanan Korea Utara
Kiai Said menambahkan, UU Cipta Kerja bersifat eksklusif, elitis dan tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan.
Pemerintah harus meninjau kembali atas kebijakan yang telah ditetapkan agar suasana kebangsaan kembali kondusif.
Atas polemik UU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut, PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, untuk menguraikan lebih dalam mengenai UU Cipta Kerja tersebut. Jika perlu, aturan turunan yang akan dikeluarkan perlu mengakomodir saran tokoh masyarakat.
“Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro-rakyat, pro-buruh, pro-grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis,” kata Kiai Said.
Menanggapi kritik PBNU tersebut, Juru Bicara Wapres H Masduki Baidlowi, mengatakan Wapres KH Ma’ruf menerima saran dari PBNU tersebut.
Bahkan dalam kesempatan itu, Kiai Ma'ruf Amin meminta PBNU ikut mendinginkan suasana yang tegang terkait pro kontra UU Cipta Kerja
"NU diminta untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut mendinginkan suasana. Wapres juga mempersilakan PBNU untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap UU tersebut, apabila usulan dari PBNU tersebut dirasa sulit diadopsi melalui peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) maupun regulasi lainnya," kata Baidlowi.
Wapres KH Ma'ruf Amin lantas memberikan dua solusi atas masalah itu. Pertama, PBNU diharapkan segera menyerahkan konsep yang pas terkait UU Cipta Kerja. Kedua, jika ternyata konsep tersebut tidak terakomodir oleh pemerintah atas berbagai hal, maka dipersilahkan menguji materi di Mahkamah Konstitusi.***
