Network
Nirwono pun menyarankan kepada Anies untuk memilih skala prioritas di sisa dua tahun masa jabatannya. Skala prioritas itu pertama menurut dia yakni membenahi Jakarta pasca pandemi. Selain itu, mengatasi banjir, macet, dan melakukan penataan kampung kumuh.
"Penataan permukiman padat penduduk seharusnya juga menjadi fokus program. Sebab, dari sinilah perbaikan Jakarta dimulai," ucapnya.
Baca Juga: Satpam Pabrik di Bogor Sempat Diancam akan Dibunuh oleh Cai Changpan Jika Membocorkan Keberadaanya
Pada saat ini, lanjutnya, sejumlah kampung kumuh di Ibukota menjadi zona merah penularan Covid-19. Sebab, lingkungan tidak sehat dengan sanitasi buruk, air bersih, dan persoalan lainnya.
“Pembangunan kampung yang sehat harusnya menjadi prioritas pembangunan pada 2021,” ujarnya.
Dalam menata kampung kumuh, Nirwono meminta pemerintah untuk bijak dan tidak melanggar tata ruang. Penyediaan hunian harus berjalan bersamaan dengan penataan kampung kumuh.
Baca Juga: Menaker Gandeng Muhammadiyah dalam Penguatan dan Peningkatan SDM Indonesia
Selain itu, Nirwono juga mengingatkan agar Anies berjanji menyediakan 30 ribu rumah per tahun dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun dalam tiga tahun, target 30 ribu hunian itu belum tercapai. Padahal idealnya, mencapai 60 ribu hunian per tahun.
Menurutnya, janji rumah dengan Down Payment (DP) nol rupiah, juga tidak berjalan lancar. Padahal kebutuhan rumah sangat mendesak bagi warga Ibu Kota.
“DP nol tidak signifikan. Lebih baik bangun rusun sebanyak-banyaknya untuk penataan perkampungan kumuh. Begitu selesai masa jabatannya, Anies sudah menata seluruh kampung kumuh,” pungkasnya.***
