Moeldoko: Aspirasi Publik terkait UU Cipta Kerja akan Diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah

- 17 Oktober 2020, 16:24 WIB
Moeldoko /ANTARA FOTO/

PR CIREBON – Setelah terjadi banyaknya aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada 5 Oktober 2020 kemarin.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan aspirasi publik terkait UU Cipta Kerja masih terbuka untuk diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

“Masih terbuka (untuk diakomodasi). Setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden yang sedang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja,” tutur Moeldoko, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.

Baca Juga: Diduga Ada Pasal Selundupan, Aziz Yakin: Tidak Ada dalam Naskah UU Omnibus Law

Moeldoko mengatakan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan masih memberikan kesempatan dan akses kepada teman-teman pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi isi UU Cipta Kerja.

Moeldoko menegaskan UU Cipta Kerja merupakan sarana mengangkat martabat bangsa dalam kompetisi global. Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang maju harus ditunjukkan pada dunia.

“Para tenaga kerja kita, buruh, petani, nelayan tidak boleh kalah dalam persaingan. Berlakunya Undang-Undang ini akan menandai berakhirnya masa kemarau bahagia,” jelas Moeldoko.

Baca Juga: Polisi Masih Lakukan Penyidikan Enam Kasus Terhadap Sri Anwar Ibrahim

Lebih jauh lagi dia menjelaskan di seluruh kawasan Asia Tenggara saat ini terjadi sebuah angin perubahan. Sehingga seluruh pihak harus sepakat untuk membuat bangsa Indonesia sebagai sebuah himpunan yang lebih sempurna.

Halaman:

Editor: Egi Septiadi

Sumber: ANTARA


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

X