Kelangkaan LPG saat Pandemi, DPD RI Bengkulu: Masa Pemerintah Tidak Belajar dari Pengalaman

- 17 Oktober 2020, 07:02 WIB
Riri Damayanti John Latief, anggota DPR RI: Kelangkaan LPG terjadi lagi saat pandemi Covid-19, anggota DPR RI memberikan tanggapan terkait kelangkaan gas hijau yang terjadi lagi.
Riri Damayanti John Latief, anggota DPR RI: Kelangkaan LPG terjadi lagi saat pandemi Covid-19, anggota DPR RI memberikan tanggapan terkait kelangkaan gas hijau yang terjadi lagi. //Tangkap Layar Pikiran Rakyat

PR CIREBON - Hj Riri Damayanti John Latief, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), meminta pemerintah, Pertamina, dan instansi terkait untuk menghitung ulang permintaan gas hijau di tengah masyarakat karena angka kemiskinan yang meningkat sejak pandemi Covid-19.

“Harusnya sejak awal sudah ada hitungan dari pemerintah atau Pertamina mengenai hal ini. Jangan sampai menunggu terjadinya antrian panjang dulu baru sibuk mencari penimbun atau mengurai masalah distribusi. Kan terjadi hampir setiap tahun. Masa tidak belajar dari pengalaman," jelas Riri, seperti dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait bisa bersatu dan mencari solusi yang permanen agar masalah kelangkaan seperti ini tidak lagi terjadi.

Baca Juga: Daftar Harga Emas Hari Ini, Sabtu 17 Oktober 2020: dari Antam, Retro, Batik hingga USB di Pegadaian

Beban masyarakat sudah cukup berat menghadapi pandemi ini, jangan ditambah lagi dengan sulitnya mencari gas. Temukan siapa yang berbuat curang. Kasih sanksi berat agar jera. Semoga ke depan pemerintah bisa membuat peta yang jelas agar masalah gas ini Indonesia bisa mandiri, tidak lagi bergantung pada impor," terangnya.

In terjadi, karena warga Bengkulu dari berbagai daerah mengeluhkan elpiji 3 kg digunakan oleh masyarakat miskin. Di beberapa titik, warga melihat warga berbaris mendapatkan komoditas yang biasa disebut gas biji melon. Dalam hal ini, orang miskin yang paling menderita.

"Kalau sudah begini mau tidak mau Pertamina harus memastikan gas melon dijual hanya kepada kelompok yang benar. Libatkan unit-unit terkecil dalam pemerintahan seperti RT/RW untuk tahu apakah seseorang layak pakai gas melon atau tidak," ujarnya.

Baca Juga: Kementerian ATR Siapkan 5 RPP sebagai Turunan UU Cipta Kerja, Sofyan Djalil: Tentang Bank Tanah

Riri menemukan bahwa selisih harga elpiji bersubsidi dan nonsubsidi terlalu besar, sehingga adanya kebijakan pembatasan sosial telah meningkatkan permintaan masyarakat untuk menggunakan elpiji di rumah tangganya.***

Editor: Irma Nurfajri Aunulloh

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x