Network
PR CIREBON - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, dalam rapat koordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), masih terdapat kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Pasal 39 huruf O adalah salah satu persoalan yang perlu segera ditangani.
Dimana pemerintah berkewajiban memberikan dan mempromosikan pelatihan untuk PMI di masa mendatang. Bahkan belum ada regulasi yang jelas di tingkat pemerintah pusat, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota.
Baca Juga: Pakar Sebut Perkirakan Ekonomi Indonesia akan Pulih Secara Penuh pada Kuartal IV 2021
“Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar dapat memberi kejelasan kepada pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada stakeholder kita, khususnya kepada P3MI,” jelasnya, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Selain itu, karena banyak sistem dalam birokrasi, maka terdapat masalah interkoneksi sistem. Ida berharap semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada Sisnaker yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time. Karena data yang valid berdampak pada keputusan yang benar,” ujar Ida.
Baca Juga: Warga Penghuni Apartemen di Tangerang Tolak Kyriad Hotel Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien OTG
Menurutnya, Sisnaker yang telah dibuat dan masih dalam pengembangan pada dasarnya merupakan ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan, mulai dari layanan interoperabilitas, informasi pasar kerja, konsultasi bimbingan kerja, perantara kerja, pelatihan, sertifikasi hingga pelaporan wajib ketenagakerjaan, dll.
