Network
PR CIREBON – Omnibus Law menjadi topik perbincangan hangat pada beberapa kalangan masyarakat termasuk salah satunya yaitu Indonesia Halal Watch yang khawatir akan peresmian UU Cipta kerja ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah memberi tanggapan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR.
Ikhsan Abdullah mengatakan bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law berpotensi melemahkan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama dalam konteks perannya pada Sistem Jaminan Halal.
Baca Juga: Massa Turun ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja, Muhammadiyah Tegaskan Demo Tidak Menyelesaikan Masalah
Ikhsan menambahkan, UU cipta Kerja memungkinkan produsen mendeklarasikan sendiri bahwa produknya halal. Dengan begitu, kementerian atau lembaga yang mengurusi sertifikasi halal dapat dikesampingkan dengan mudah.
“Hal yang sangat tidak tepat di dalam ketentuan Omnibus Jaminan Produk Halal adalah ketentuan ‘self declare’ ini adalah sesuatu yang diharamkan Undang-Undnag No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebelum ada ketentuan Omnibus Law,” ujar Ikhsan, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Menurut dia, Sistem Jaminan Halal semula tergolong ketat dalam memberi sertifikasi halal suatu produk. Tetapi, dengan adanya UU Cipta Kerja justru memungkinkan peluang banyaknya produsen melakukan deklarasi mandiri bahwa produknya halal tanpa melakukan sertifikasi melalui lembaga seperti MUI atau Kementerian Agama.
Baca Juga: Buka Suara Soal PP Turunan Omnibus Law, Tito Karnavian: Paling Lambat Bulan Depan Harus Bisa Selesai
MUI dan Kemenag, Ikhsan mengatakan, sejatinya dapat diberdayakan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan edukasi kepada dunia usaha tentang berbagai hal terkait produk halal seperti cara memproduksi barang yang halal.
