Network
PR CIREBON - Kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ketat di Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada awal September lalu menuai banyak perdebatan.
Hal itu, lantaran Anies dikabarkan memutuskan mengkarantina wilayah Jakarta tersebut tanpa koordinasi maupun konsultasi dengan beberapa pihak terkait, termasuk pemerintah pusat.
Sementara itu, Anies menjelaskan bahwa keputusan untuk menerapkan kembali PSBB periode kedua tersebut, dilihat berdasarkan fakta dan data dilapangan yang menunjukan angka penularan Covid-19 di Jakarta yang kian mengkhawatirkan.
Baca Juga: Pintu Air Gedebong Pisang Ada di Cirebon, DPRD Pertanyakan Hasrat Jabar Jadi Lumbung Padi Nasional
Penerapan kembali PSBB tersebut, sebagai upaya untuk menekan laju peningkatan kasus positif Covid-19 di Jakarta yang kian meningkat. Jika tidak segera diterapkan, dikhawatirkan rumah sakit tidak akan cukup menampung pasien Covid-19.
Sebagaimana diketahui, PSBB yang sudah masuk pada hari ketujuh belas tersebut, kini sudah membuahkan hasil, yakni dengan adanya jumlah peningkatan kasus Covid-19 yang mulai melandai, dan kasus penambahan harian yang sudah menunjukan angka penurunan.
Meskipun demikian, Gubernur DKI Jakarta itu akan tetap menerapkan PSBB ketat tersebut hingga berakhir pada 11 Oktober mendatang.
Baca Juga: Bio Farma Jalani Transfer Teknologi dengan Sinovac, Vaksin Covid-19 Segera Diproduksi di Indonesia
Akan tetapi, meskipun sebagian pengamat politik menilai bahwa kebijakan Anies terkait penerapan PSBB tersebut tepat, namun beberapa juga menilai kebijakan tersebut terkesan gegabah dan buru-buru, tanpa adanya koordinasi maupun konsultasi dengan pemerintah pusat.
Sehingga, beberapa tokoh politik yang kontra terhadap keputusan Anies terkait PSBB tersebut, menyuarakan untuk menonaktifkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
