Pemerintah Tak Tetapkan Benar dan Salah Soal Sejarah PKI, Mahfud MD: Itu Urusan Ilmu

PR CIREBON - Pemerintah tidak dalam posisi menetapkan sejarah yang benar atau salah mengenai PKI.

Hal tersebut dipertegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne yang mengangkat tema 'Ideologi PKI Masih Hidup?', Selasa, 29 September 2020.

"Pemerintah tidak menetapkan sejarah yang benar itu yang mana, itu urusan ilmu, kan banyak diperdebatkan peristiwa G 30 S/PKI benar atau tidak," ujar Mahfud, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.

Baca Juga: Gaung PKI Usik Mendiang Putra DN Aidit, Ilham: KAMI, Jika Mau Maju Pilpres 2024, Jangan Jualan Isu

Mahfud menyatakan, bahwa hal utama bagi pemerintah adalah Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara yang bersifat final.

Dirinya lantas bercerita tentang kebijakan yang diambil pemerintah, ketika muncul kontroversi terkait rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Sejumlah pihak menentang kehadiran RUU HIP, karena diduga disusupi kepentingan tertentu, diantaranya, Pancasila yang hendak diperas menjadi ekasila dan trisila.

Baca Juga: Dituding Jual Nama Pejabat MA hingga Kejagung, Jaksa Pinangki Akui Tak Kenal dan Tidak Berkomunikasi

Menanggapi kontroversi tersebut, pemerintah bersikap dengan menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 25/1966 sudah final.