Mitigasi Banjir Penting Buat Warga DKI Jakarta, DPRD: Bukan Kebijakan Populer atau Tidak, Pak Anies

"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," ungkap Prasetyo di Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi pada Senin, 28 September 2020.

"Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi, ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta," tegasnya.

Baca Juga: Makin Berani Bongkar Kejanggalan Data Covid-19 Surabaya, dr Tirta Minta Pemprov Jatim Klarifikasi

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menguraikan hasil pengamatannya, bahwa sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta, terbukti dari dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir.

Bahkan 2020 ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir, padahal pihak DPRD DKI Jakarta sendiri sudah setuju untuk dibentuk panitia khusus (pansus) menangani banjir.

"Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," ujarnya.

Baca Juga: Hanya Orang Bodoh yang Takut PKI Eksis Lagi, Demokrat: Biarkan yang Sudah Mati, Awasi Ancaman Nyata

Sebagai informasi bahwa hingga September 2020 tercatat daerah rawan banjir di DKI Jakarta mencapai 82 Kelurahan, artinya ini naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan.

Untuk ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar, salah satunya trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro yang justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitarnya.