Network
PR CIREBON - Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM Papua Barat dalam sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-75, sehingga membuat Indonesia berang seketika.
"Pelanggaran HAM di sekitar kita telah terjadi secara meluas dan sepertinya dunia mengambil langkah selektif dalam penanganan pelanggaran ini di wilayah kita. Warga di Papua Barat terus menderita atas kekerasan HAM yang terjadi," ungkap Loughman dalam rekaman pidato pada Sabtu, 26 September 2020.
Bahkan, Loughman pun menyebut dalam Forum Kepulauan Pasifik tahun lalu, para anggota mendesak Indonesia untuk memberikan izin kepada komisioner HAM PBB masuk ke wilayah Papua Barat.
Baca Juga: Siapa Sangka Bukan Uang Biasa, Pecahan Rp75 Ribu Diam-diam Heboh Bisa Nyanyi Lagu Nasional
"Karena itu saya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan apa yang diminta dalam pertemuan Para Pemimpin Pasifik sebelumnya," imbuhnya.
Namun dengan sigap, di hari yang sama Indonesia melalui diplomat Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, Sylvany Austin melancarkan serangan balik atas pernyataan Perdana Menteri Loughman itu.
Dengan gigih, Sylvany seakan menampar Vanuatu dengan malah mempertanyakan kembali atas posisi Vanuatu yang mengkritik integritas Pemerintah Indonesia.
"Sungguh memalukan bahwa negara tunggal ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau memerintah dirinya sendiri.Terus terang, saya bingung bagaimana mungkin suatu negara mencoba untuk mengajar orang lain, tetapi tidak memahami inti dari prinsip-prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," ungkap Sylvani penuh cibiran.
Baca Juga: Anak Buah Menkes Terawan Sebut Semua Orang Bisa Terpapar Covid-19, Faktor Komorbid Harus Ditekan ?
Dihadapan para anggota PBB lainnya, diplomat perempuan Indonesia itu kembali mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada pidato SMU PBB ke-75, terkait pentingnya menghormati kedaulatan negara lain.
