Network
PR CIREBON - Politisi Partai Demokrat, Andi Arief mengaku sangat menyesalkan keputusan Pemerintah yang tetap melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, artinya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 itu seperti sangat dipaksakan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, Andi menilai Pilkada 2020 yang akan digelar Desember nanti, bukan hanya soal memilih kepala daerah, tetapi mengorbankan keselamatan rakyat.
Bahkan, ia merasa khawatir terhadap kasus Covid-19 yang kian tak terkendali, jika ajang pesta demokrasi itu tetap digelar.
Baca Juga: KAMI Munafik, Tolak Pilkada 2020 dalam Pandemi saat Sering Deklarasi Munculkan Kerumunan Massa
Salah satu kekhawatiran utamanya adalah Indonesia akan mengalami perluasan area pemakaman untuk para pasien Covid-19 yang harus gugur karena keegoisan pemerintah.
“Pilkada serentak 2020 menyangkut nyawa manusia. Karena itu harus ada otoritas yang bertanggung jawab jika pilkada akan menambah perluasan orang dikebumikan di pemakaman,” cuit Andi dalam akun Twitternya, seperti dilihat PikiranRakyat-Cirebon.com pada Selasa, 22 September 2020.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan, meski pandemi Covid-19 belum berakhir, seperti disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers pada Senin, 21 Desember 2020.
Baca Juga: Tolak Wapres Sebut Tren K-Pop Dorong Kreativitas, Ahmad Dhani: Musik Indonesia Lebih Bermutu
Berkaitan dengan itu, Andi meminta Presiden Jokowi seharusnya tidak menggunakan juru bicara saat menyampaikan pengumuman penting, seperti tetap digelarnya Pilkada pada 9 Desember nanti.
“Jubir tidak cukup mewakili otoritas, karena dia tidak pernah disumpah resmi sebagai pejabat negara,” pungkas Andi.***
