JK Khawatir Jokowi Salah Langkah, Pilkada 2020 Masih Bisa Ditunda hingga 2021 Sesuai Masa Jabatan

- 21 September 2020, 21:00 WIB
Bakal Capres-Cawapres PDI-Perjuangan Joko Widodo (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) mendeklarasikan sebagai pasangan Calon Presiden dan Cawapres di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Senin (19/5). Pasangan Jokowi - Jusuf Kalla itu diusung empat partai yaitu PDI-Perjuangan, NasDem, PKB, dan Hanura. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/Spt/14.
Bakal Capres-Cawapres PDI-Perjuangan Joko Widodo (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) mendeklarasikan sebagai pasangan Calon Presiden dan Cawapres di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Senin (19/5). Pasangan Jokowi - Jusuf Kalla itu diusung empat partai yaitu PDI-Perjuangan, NasDem, PKB, dan Hanura. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/Spt/14. /Yudhi Mahatma/ANTARA FOTO

PR CIREBON- Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak penyelenggara mengatakan bahwa Pilkada serentak 2020 akan tetap dilaksanakan, dengan ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal itu diperkuat dengan adanya argumen dari juru bicara presiden, yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menegaskan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sebagaimana diketahui, pesta demokrasi lima tahunan tersebut akan serentak dilaksanakan pada 9 Desember, dan berlangsung di 270 daerah di Indonesia, sehingga dipastikan jumlah masyarakat yang akan ikut berpartisipasi pada Pilkada tersebut tidaklah sedikit.

Baca Juga: Anak Jokowi Ngaku Tak Terganggu Soal Penundaan Pilkada 2020, Gibran: Saya Punya Inovasi, Selalu Siap

Untuk itu, dikhawatirkan akan mengancam keselamatan masyarakat pada saat pemilihan Pilkada, terlebih lagi pemahaman masyarakat terhadap bahaya Covid-19 serta pentingnya penerapan protokol kesehatan masih terbilang rendah.

Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs RRI, Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), khawatir, Pilkada serentak mendatang, JK berpendapat bahwa hal itu akan memicu potensi penyebaran virus yang lebih besar.

Kekhawatirannya, mulai muncul sejak melihat tahap pendaftaran pada 4-6 September lalu, dimana pemerintah belum dapat mengontrol kerumunan massa dengan penerapan protokol kesehatan.

Baca Juga: Kasus Harian Covid-19 Pecah Rekor Lagi dengan Tambah 4.176 Pasien, Satgas: 5 Provinsi Terbanyak

JK cemas, Jokowi salah langkah dalam melihat kondisi yang serupa akan terulang di masa kampanye dan pencoblosan. Karena menurut dia, sampai saat ini belum ada jaminan aturan protokol kesehatan sesuai Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020, dapat diterapkan dengan baik selama tahapan Pilkada.

"Walau dibatasi 100 orang, siapa dapat menjamin. Pencoblosan enam jam, kira-kira 300-400 orang, sulit untuk membatasi itu. Perhitungannya sore, saksi-saksi ingin mengetahui itu juga, tentu punya risiko," tutur JK,seperti dilansir Senin 21 September 2020.

Halaman:

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x