Network
PR CIREBON - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman rupanya melihat gelombang kritik yang melayang atas aturan izin konser musik saat pandemi di Pilkada serentak 2020, sehingga ia membuka peluang untuk mencabut aturan tersebut.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa dalam mengagas sebuah aturan dalam Pilkada 2020 ini, KPU selalu melihat pergerakan dan juga perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.
Artinya, jika tren kasusnya menunjukkan kenaikan yang signifikan, maka bukan tidak mungkin KPU sebagai penyelenggara juga melakukan perubahan kembali atas peraturan sebelumnya.
Baca Juga: Para Pengkritik Anies Baswedan Diserang Balik, Pakar: Harus Belajar Hukum, Biar Hebatnya Ga Ngawur
“Jadi kalau situasinya semakin naik, kemudian publik juga menginginkan kampanye di rumah, kami akan larang ya. Kami akan tentukan agar seluruh jenis kampanye melalui daring,” ungkap Arief dalam program ‘Prime Show with Ira Koesno’ yang disiarkan secara langsung di iNews TV pada Kamis, 17 September 2020.
Lebih jauh, Arief menjelaskan aturan konser musik saat pandemi di Pilkada, sebenarnya sudah membatasi jumlah peserta yang hadir.
“Maka sebetulnya pesan dari PKPU itu meminta peserta pemilu melakukannya secara daring,” dalih Arief, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Ketua KPU Arief Budiman Terkonfirmasi Positif Covid-19, Pilkada Serentak 2020 Resmi Ditunda?
Kemudian berikutnya, Arief juga menilai KPU sudah mengatur secara ketat untuk protokol kesehatannya, seiring dengan peserta Pilkada 2020 yang kampanye secara langsung pun, harus mendapatkan izin dari otoritas setempat, dalam hal ini Satgas penanganan Covid-19 di daerah.
“Kalau tidak diizinkan, enggak boleh melaksanakan itu. Jadi sebetulnya sudah ada ruang untuk melarang itu,” pungkas Arief.***
