Network
PR CIREBON - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bisa melibatkan aparat TNI dan Polri secara proaktif dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB ketat Jakarta.
Permintaan Aziz ini, didasarkan pendapat bahwa TNI dan Polri dapat mengawasi dan memberikan sanksi bagi masyarakat maupun tempat yang melanggar aturan PSBB di lapangan.
Namun begitu, Azis menekankan pemberian sanksi oleh TNI dan Polri bukan upaya represif, tapi dalam bentuk persuasif, sehingga PSBB bukan hanya seremonial belaka.
Baca Juga: Refly Harun Endus Rivalitas Aktor 2024 saat PSBB Total, dari Penentang hingga Pembela Anies Baswedan
"Keterlibatan TNI dan Polri disini dalam upaya persuasif bukan represif, kalau hanya sekadar kebijakan tanpa ada yang mengawasi dan sanksi, pemberlakuan PSBB hanya seremonial semata," ungkap Azis dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 14 September .
Lebih lanjut, Azis menilai saat ini yang terpenting adalah memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan, tepatnya hal ini perlu dilakukan secara disiplin dan penerapan aturan yang konkrit.
Untuk itu, Azis Syamsuddin meminta agar aparat TNI dan Polri dapat di tempatkan di titik keramaian, bahkan bisa berada di area perkantoran sesuai keinginan Gubernur DKI yang melakukan PSBB ketat dari klaster perkantoran.
Baca Juga: Arief Poyuono Sebar Isu Menteri Pengkhianat Jokowi, PDIP: Politik Serupa Sandiwara Butuh Skenario
"Sehingga apa yang menjadi harapan dalam penerapan PSBB dapat terlaksana dan tercapai," jelas Azis, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Sedangkan dalam penilaiannya, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, saat ini masih tergolong rendah, terbukti dengan bertambahnya jumlah sebaran Covid-19.
