Network
PR CIREBON - Kota Bekasi tak bisa menolak dengan hilir mudik kendaraan dari atau menuju DKI Jakarta karena posisinya sebagai kota penyangga ibu kota negeri.
Meski saat Pandemi, posisi krusial itu memberi efek negatif dengan kasus Covid-19 yang sebagian besar berasal dari luar daerah, tetapi ini berlainan kembali saat Gubernur Jakarta memutuskan melakukan PSBB Ketat selama 14 hari mendatang.
Dituturkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengaku bahwa wilayahnya akan diuntungkan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ketat yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai Senin, 14 September 2020 kemarin.
Baca Juga: Heran Menteri Jokowi Teguh Tolak PSBB Total Jakarta, Deklarator KAMI: Pembantu kok Bertolak Belakang
Keuntungan itu didapatkan dari adanya pembatasan kerja yang menimpa sebagian besar warga bekasi, sehingga interaksi pun menjadi sedikit.
"Kita punya keuntungan saat DKI menerapkan PSBB ketat karena itu berarti aktivitas kerjanya dibatasi. Orang di wilayah (Bekasi) interaksinya jadi sedikit," ungkap Rahmat di Bekasi, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan kebijakan PSBB ketat Jakarta, membuat mobilitas warga Kota Bekasi menuju ibu kota akan berkurang.
Baca Juga: PDIP Kembali Sindir Anies Baswedan, Dewi: Tanpa Masker Denda, Demo 212 dan Deklarasi KAMI Dibiarkan
Padahal selama ini, tercatat hampir setiap hari ribuan warga Kota Bekasi bekerja ke Jakarta, hingga kembali kerumah pada malam hari berinteraksi dengan warga dan masyarakat lingkungannya.
Tepatnya, aktifitas ini yang diduga Rahmat dapat berpotensi tinggi terhadap transmisi penyebaran Covid-19 dari warga yang setiap harinya pergi ke Jakarta tersebut.
