Network
PR CIREBON – Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total di Jakarta, yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu, 9 September 2020 lalu, kini resmi diterapkan secara ketat pada hari ini, Senin 14 September 2020.
Keputusan Anies yang disampaikan saat siaran pers di balai Kota Jakarta tersebut, yaitu untuk melakukan “tarik rem darurat” sebagai bukti kedaruratan yang saat ini terjadi di Jakarta.
Adapun yang menjadi indikator utama Anies menerapkan kembali kebijakan PSBB tersebut adalah tingkat kematian (Case Fatality Rate) serta tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio) baik untuk tempat tidur isolasi, maupun ICU yang semakin tinggi.
Baca Juga: Indonesia Punya Bom Waktu Covid-19, Pengamat: 15 Juta Orang Diprediksi Terinfeksi, Harus Dicegah
Anies berharap dengan penerapan kembali PSBB dapat menekan jumlah angka penularan Covid-19 di Jakarta. Namun, Langkah Anies tersebut, kini menuai banyak perdebatan pro dan kontra di kalangan politisi.
Penentangan kebijakan itu dilakukan oleh partai oposisi yang selama ini berseberangan dengan Anies, salah satu partai yang bersikap terang-terangan melakukan penentangan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs RRI menyampaikan, Adi Prayitno, selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menilai bahwa sindiran yang dilakukan oleh PDIP terkait kebijakan PSBB tersebut merupakan hal yang lumrah di dalam dinamika politik.
Baca Juga: 70 Persen Anak Muda Surabaya Terinfeksi Covid-19, Tri Rismaharini: Disiplin, Jangan Rugikan Diri
Sebab, kata Adi, setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Anies pasti selalu salah dimata partai berlambang kepala banteng tersebut. Hal itu, tambah Adi dikarenakan logika oposisi untuk selalu mengkritik kebijakan yang dikeluarkan.
“Anies kan nggak pernah benar, apa pun yang dilakukan Anies selalu salah,” ujar Adi, Senin 14 September 2020.
