"Apa yang terjadi jika 2024 nanti yang menjadi presiden adalah kandidat dari kelompok ini? Masihkah kita akan berbicara demokrasi Pancasila yang ditetapkan para pendiri bangsa atau jangan-jangan nanti Pancasila berubah menjadi Piagam Jakarta?" ujar Boni melanjutkan.
Baca Juga: Pilihan Masyarakat Suka Dipengaruhi Oligarki, MPR: Harus Ditekan dengan Pendidikan Politik
Bahkan, Boni mengajak partai politik lain untuk harus meniru PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sejauh ini masih terdepan dalam melawan radikalisme.
Sedangkan selama ini, calon kepala daerah yang ditetapkan Parpol harus benar-benar melihat rekam jejak mereka, sehingga ini mencegah terjadinya calon benih teroris.
"Mau jadi apa bangsa ini ke depan jika daerah-daerah sudah dikepung oleh kepala-kepala daerah yang antitoleransi dan antipancasila?" tandasnya.
Baca Juga: DPR Bingung Harga Vaksin Covid-19 Berbeda dari BUMN dan Menristek, Mulan: Jangan Bebani Rakyat, Pak
Sebagai informasi, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyelipkan harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila saat mengumumkan bakal calon yang diusung PDIP dalam Pilkada Sumbar.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," demikian pernyataan Puan Maharani yang memicu kontroversi pada Rabu, 02 September 2020 lalu.***