Network
PR CIREBON - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan konsisten akan ketegasan pada tiap kadernya dengan sanksi pecat bila kedapatan membelo dari keputusan pusat, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri.
Hal ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi menegaskan partainya akan memecat kader yang tidak tegap lurus dengan keputusan pusat, terutama terkait Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada serentak 2020.
"Pak Sekjen Hasto sudah mengingatkan. Kalau sudah diingatkan tapi tetap tak diperhatikan maka sudah pasti sanksi. Ya pecat, mau sanksi apalagi," ungkap Kusnadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Mahfud MD Dicap Kompor Meleduk, Poyuono: Bukan Bangun Kepercayaan, Malah Buat Takut Masyarakat
Bahkan, peringatan itu juga telah beberapa kali disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, diikuti Sekjen Hasto Kristiyanto yang tak lelah terus mengingatkan agar kader benar-benar mematuhi keputusan partai.
Lebih dari itu, , Kusnadi meyakini kesolidan dan kekompakan mampu membawa partai menjadi lebih baik, sekaligus memenangkan kontestasi di pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020.
"Apapun keputusan partai itu harus dijadikan suatu pegangan kader. Apa yang sudah diputuskan partai harus diperjuangkan dan tak ada lagi pertanyaan seperti kenapa kok (milih) ini, kok bukan dia dan lainnya," jelas Ketua DPRD Jatim tersebut.
Baca Juga: Kinerja Presiden Jokowi Kembali Dipuji Gerindra, Poyuono: Hanya Tinggal Rampingkan Kabinet Gemuk
Adapun sumber awal peringatan bagi kader banteng moncong putih tersebut tidak lepas dari adanya beberapa kader yang "nekat" maju diusung partai politik lain, termasuk yang terjadi di Banyuwangi dan Medan.
Tepatnya, DPC PDI Perjuangan Banyuwangi sudah mengusulkan nama Yusuf Widiatmoko yang kini menjabat wakil bupati setempat agar dipecat sebagai kader.
