Menteri Kedapatan Tolak Birokrasi Sederhana, Tjahjo Kumolo: Mending Dipangkas, Tunggu Sampai 2024

- 1 September 2020, 06:15 WIB
Menpan RB, Tjahjo Kumolo .*/ig @tjahjo_kumolo
Menpan RB, Tjahjo Kumolo .*/ig @tjahjo_kumolo /

PR CIREBON - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mulai gerah dengan rekan-rekan sesama menteri kabinet yang bertindak di luar jalur alias tidak kesatuan dengan visi misi Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, ia dengan gamblang menyebut ada menteri Kabinet Indonesia Maju yang kedapatan menolak birokrasi sederhana ala Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, ia menyebut presiden menginginkan ada penyederhanaan birokrasi. Yaitu pemangkasan eselon III, IV, V dan pengalihan 1,6 juta PNS dari jabatan administrasi ke fungsional.

Sedangkan, kelembagaan pun dilakukan pembubaran terhadap lembaga-lembaga yang tidak relevan lagi.

Baca Juga: Kinerja Presiden Jokowi Kembali Dipuji Gerindra, Poyuono: Hanya Tinggal Rampingkan Kabinet Gemuk

Bahkan, penolakan itu bukan hanya dari menteri kabinet, tetapi datang juga pejabat eselon 1 dan 2. Artinya, mereka justru menjabarkan visi misi presiden dengan pandangan berbeda hingga nampak berseberangan.

Padahal saat ini, Presiden Jokowi tegas meminta seluruh menteri, pejabat eselon 1 dan 2 di pusat sampai daerah untuk wajib melaksanakan visi misi presiden.

“Berkali-kali diingatkan, tidak ada visi misi menteri. Yang ada itu visi misi presiden. Menteri wajib melaksanakan visi misi presiden. Bukan visi misinya dia,” ungkap Tjahjo Kumolo, belum lama ini dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.

Baca Juga: Demi Target Pilkada 60 Persen, Sikap Golkar Mirip Main Bola dengan Beri Sanksi Tegas Kader Pembelot

Lebih lanjut, ia menilai tipe para pejabat eselon 1 dan 2 yang menolak menjalankan visi misi presiden itu, justru makin memperlambat capaian visi misi presiden.

Halaman:

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: Warta Ekonomi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x