Network
SABACIREBON – Pesta demokrasi Pemilu maupun Pilpres masih tahun depan. Namun gaung hiruk pikuk perpolitikan Indonesia sudah menyebar kemana-mana.
Medsos maupun media mainstream sudah mulai dipenuni informasi maupun berita berkaitan dengan pesta demokrasi dimaksud. Nampaknya banyak pihak berkepentingan untuk memanfaatkan Pemilu dan Pilpres 2024 sebagai pintu masuk kekuasaan.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi soal sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cenderung mendukung sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 dengan mengatakan, perbedaan pandangan tersebut merupakan suatu hal yang biasa dalam iklim demokrasi.
"Perbedaan dalam cara pandang harus dilihat sebagai bagian dari iklim demokrasi. Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensil memerlukan sarat dukungan 50+1 di parlemen. Sehingga kami bisa memahami sikap pemerintah," kata Hasto usai acara Ngobrol Sareng (Ngobras) anak muda di kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, 27 Januari 2023.
Hasto menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi sistem pemilihan umum (pemilu), baik proporsional tertutup atau pun terbuka, bukan berdasarkan opini banyak orang, melainkan berdasarkan sifat kenegarawanan dari hakim.
"Jadi, kami hormati seluruh pendapat dari partai, pemerintah, dan PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak punya legal standing. Tapi sikap politik kebenaran," katanya.
Baca Juga: Berlapis Emas, Mumi Tertua Berusia 4.300 Tahun Ditemukan di Saqqara Mesir
"PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak memiliki legal standing. Tetapi sikap politik kebenaran kami sampaikan, bahwa dengan proporsional tertutup, terbukti PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Bambang Pacul, Pramono Anung, Ario Bimo, Alm Tjahjo Kumolo, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmijo, Ganjar Pranowo dan lain-lain, semua lahir dari proporsional tertutup,” ucap Hasto.
