Network
PR CIREBON - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di tengah Pandemi tetap mendapat sorotan tak menyenangkan, tepatnya saat DPR begitu berhasrat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Bahkan, gelombang protes masyarakat pun mengalir seiring dengan keteguhan DPR itu. Tak jarang pula, berbagai pakar memberikan komentar yang bernada tak setuju dengan rencana DPR.
Namun rupanya, lansiran dari instagram resmi @dpr_ri telah memperlihatkan sejumlah pimpinan DPR RI, seperti Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rahmat Gobel yang menerima sejumlah perwakilan demonstran dari Aliansi Nasional Anti Komunisme pada Rabu, 24 Juni 2020.
Baca Juga: 80 Persen Akurat Setara PCR, Alat Rapid Tes Lokal Pelacak Antigen Siap Produksi hingga 50.000 Kit
Disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, kedatangan Aliansi Nasional Anti Komunis ke DPR RI adalah memberikan rekomendasi untuk menolak RUU HIP agar dilakukan pembahasan di DPR RI.
“Kita telah menerima dari Aliansi Nasional Anti Komunis dan telah melakukan diskusi panjang mengenai masukan-masukan dari para Habib, Tuan Guru dan masyarakat. Tentunya masukan mengenai penolakan RUU HIP ini kami tampung dan kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan, tentunya dengan aturan dan mekanisme yang ada,” jelas Aziz di Gedung DPR pada Rabu, 24 Juni 2020.
Lebih lanjut, Aziz menegaskan bahwa penyetopan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang ada pada perundang-undangan.
Baca Juga: Situs Resmi DPR Tak Bisa Diakses, Akun Anonim Klaim Situs Diretas Demi Tunjukkan Penolakan RUU HIP
Lebih dari itu, Aziz juga menyampaikan sangat berterima kasih kepada para perwakilan Aliansi Nasional Anti Komunis dan masyarakat yang tetap konsen terhadap kinerja wakil rakyat di DPR RI.
“Kita akan melihat kembali, mudah-mudahan ini masukan yang berkaitan dengan pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP. Teman-teman Habain dan Tuan Guru serta tokoh masyarakat menyampaikan pasal kontroversial yang berkaitan dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 mengenai trisila dan ekasila, tentunya akan menjadi catatan dan dijadikan underline untuk kita berkomitmen. Insha Allah akan kita stop,” tegasnya.
