Pertemuan Petinggi PKS dan Nasdem Belum Ada Kesepatan Koalisi

 

SABACIREBON - Rabu siang kemarin, mulai pkl 13.00 hingga hampir pkl 15.00 petinggi  Parati Keadilan Sejahtera (PKS) dan petinggi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melangsungkan pertemuan silaturahmi.

 

Pertemuan berlangsung di Gedung Nasdem Tower Gondangdia Menteng Jakarta Pusat. 

 

Sebagaimana dinyatakan beberapa petinggi PKS maupun Nasdem, pertemuan para petinggi PKS dan Nasdem berjalan lancar dalam suasana cair. Namun pertemuan dilangsungkan secara tertutup.

 

 

Pertemuan  diasumsikan membahas rekomendasi Nasdem atas bakal calon Presiden. Nasdem merekomendasikan tiga nama balon Presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa.

 

Akan tetapi dalam konferensi pers yang diadakan setelah pertemuan, tidak ada pernyataan tentang balon Presiden.

 

Ada tiga poin yang disepakati dan nenjadi komitmen Nasdem dan PKS dari hasil pertemuan itu.

 

Kesepakatan yang disebut sebagai Kesepakatan Gondangdia itu dibacakan Sekjen Nasdem Johnny G. Plate, didampingi Sekjen PKS, Habib Abubakar Al Jufri.

 

 

Tiga poin kesepakatan itu intinya: Kedua partai sepakat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempatkan nilai nilai Pancasila di atas kepentingan pribadi atau golongan.

 

Kedua, PKS dan Nasdem sepakat menyongsong Pemilu serentak tahun 2024 sebagai instrumen demokrasi  yang penuh toleransi dan riang gembira.

 

Ketiga, PKS dan Nasdem sepakat menjajagi kerjasama untuk Pemilihan Presiden tahun 2024.

 

 

Selain itu, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menyatakan belum ada kesepatan koalisi. Masih dalam penjahakan. Baru tahap taaruf. Namun ada kesamaan pikiran antara PKS dan Nasdem untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan untuk lebih maju, lebih baik lagi.

 

Adanya beberapa titik temu pikiran ini disampaikan pula  oleh Presiden PKS, Achmad Syaihu.

 

Mengenai hubungan silaturahmi PKS dan Nasdem, Presiden PKS menyatakan sebagai equal partnership.

 

 

Presiden PKS juga tidak bisa mengumumkan bakal calon Presiden yang akan diusung PKS. 

 

"Itu wewenangnya Dewan Syuro PKS," ujar Achmad Syaihu.***