Network
SABACIREBON-Pemilu Pilpres 2024 sudah makin dekat. Beberapa partai Politik mulai mengendus beberapa nama yang akan diajukan sebagai Presiden. Beberapa nama sudah beredar. Sebut saja misalnya, PDIP. Partai ini, sementara ini "kekeuh" untuk mencalonkan Putri Mahkota Puan Maharani.
Sama-sama satu kader dengan Puan, Ganjar Pranowo, yang banyak diperbincangkan, kelihatannya terus ditekan, dengan harapan, Puan yang pantas untuk dicalonkan.
Walaupun PDIP belum memberikan pernyataan resmi dan pencalonan disebutkan kewenangan Ketua Umum PDIP, tapi dukungan untuk Ganjar terus diredam. Bahkan Petinggi PDIP minta Partai lain untuk tidak mencalonkan Ganjar.
Survei elektabilitas dari beberapa lembaga survei memperlihakan tingkat keterpilihan terhadap Ganjar, diatas tingkat keterpilihan terhadap Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Juga lebih tinggi dari Anies Baswedan dan Agus Harimukti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat bahkan terhadap Puan.
Calon yang tidak memiliki partai, misalnya Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil juga memiliki tingkat keterpilihan yang lebih baik. Makanya, partai-partai yang tidak memenuhi nilai Parlementry Threshold berupaya untuk bergabung agar calon yang akan diajukan lulus persyaratan. Mereka membentuk koalisi, seperti yang dilakukan Golkan dengan PPP dan PAN.
Calon yang tidak memiliki partai tentu akan mencari dukungan dari kelompok lain. Atau ada partai yang dengan rela hati memberikan dukungan kepada calon yang mereka pilih.
Dari sinilah, salah satunya, politik identitas muncul. Sempalan kelompok-kelompok tertentu membentuk kekuatan dan memobilisasi kepentingan, isyu dan tujuan serta cita-cita dengan cara-cara yang kadang-kala bisa tidak sesuai dengan konstitusi.
Pengerahan massa dan presure lewat isyu-isyu - baik agama, ras/etnik, kelompok kepentingan, seperti ekonomi - akan terlihat dengan jelas, juga hoaks. Masyarakat akan dipermainkan emosinya, juga daya nalar, kecerdasan dan logikanya.
Hal-hal seperti ini terlihat dalam Pilkada DKI sebelum ini. Juga Pemilu Pilpres yang mempertarungkan kandidat Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Politik identitas waktu itu begitu lekat/kental dalam keseharian. Seolah terjadi pertarungan dua calon ini. Arus masa yang tidak sensitif dan tidak rasional juga merekaya isyu-isyu sehingga memunculkan kelompok-kelompok seperti 'kadrun" atau "cebong". Tapi anehnya, begitu Pemilu selesai dan terjadi rekonsiliasi, kadrun dan cebong masih melanjutkan pertarungan.
Apa ini bukti politik indentitas tidak hilang? Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib menegaskan isu politik identitas sudah tidak relevan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, karena literasi masyarakat tentang berita bohong atau hoaks sudah membaik.
“Sudah tidak relevan (politik identitas) untuk Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Karena masyarakat sudah makin cerdas. Literasi masyarakat tentang hoaks, berita palsu, berita bohong itu sudah makin baik. Mungkin di 2014, 2019 berita hoaks masih bisa dan banyak beredar di WA grup, tapi di 2024 saya tidak yakin,” ujar Ridwan dalam siaran pers di Jakarta, Rabu seperti dilaporkan Antara.
Baca Juga: Kemenag Sediakan Rp 161 Miliar untuk Beasiswa
Dia mengatakan hal ini juga terkait faktor banyaknya generasi Z atau milenial yang saat ini sudah "melek" digital dan unggul dalam literasi, sehingga generasi ini sudah memahami mana berita palsu, hoaks dan bohong.
Dengan demikian, menurutnya, maka narasi politik identitas yang negatif sudah harus ditinggalkan.
“Sebenarnya berpolitik identitas itu boleh boleh saja, misalnya kampanye dengan menggunakan jargon agama itu sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah jika menggunakan politik identitas untuk menyalahkan pihak lain di luar kelompoknya, bahkan mengampanyekan khilafah,” ujar Ridlwan.***
Dia mengatakan hal ini juga terkait faktor banyaknya generasi Z atau milenial yang saat ini sudah "melek" digital dan unggul dalam literasi, sehingga generasi ini sudah memahami mana berita palsu, hoaks dan bohong.
Dengan demikian, menurutnya, maka narasi politik identitas yang negatif sudah harus ditinggalkan.
“Sebenarnya berpolitik identitas itu boleh boleh saja, misalnya kampanye dengan menggunakan jargon agama itu sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah jika menggunakan politik identitas untuk menyalahkan pihak lain di luar kelompoknya, bahkan mengampanyekan khilafah,” ujar Ridlwan.***
