Kata Politisi Harusnya Singapura tak Bersikap Demikian terhadap UAS

 

SABACIREBON - Penolakan Singapura atas kedatangan UAS, mendapat beragam tanggapan dari para politisi.

 

UAS, panggilan untuk dai kondang Ustadz Abdul Somad Batubara, ditolak masuk Singapura.

 

Sebagaimana diketahui, UAS bersama isteri, anak dan keluarga sahabatnya, pada 16 Mei 2022, berangkat dari Batam menuju Singapura. 

 

 

Setibanya di Pelabuhan Ferry Tanah Merah Singapura, rombongan UAS tidak bisa melanjutkan perjalanannya.

 

Awalnya, pihak imigrasi hanya menahan UAS. Kemudian, anggota rombongan lainnya yang sudah melewati proses imigrasi, juga dibawa ke sebuah ruangan.

Sekira 5 jam, UAS berada di ruang sempit, tanpa pemeriksaan dan tidak bisa berkomunikasi dengan petugas atau siapapun.

 

Tanpa ada penjelasan apa pun UAS dan rombongan disuruh naik ferry, kembali ke Batam.

 

 

UAS menyatakan di instagram miliknya, dideportasi dari Singapura.

 

Namun Dubes RI untuk Singapura, Suryopratomo, mendapat jawaban dari imigrasi Singapura, ditolak masuk negeri singa itu.

 

Besok harinya, beredar penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura tentang ditolaknya UAS masuk Singapura.

 

Kasus ini mengundang berbagai tanggapan dari para politisi di Tanah Air.

Tubagus Hasanudin, anggota Komisi 1 DPR RI, penolakan itu merupakan hak dan wewenang setiap negara.

 

 

Aturan hukum Internasional juga membolehkan setiap negara bersikap seperti itu.

 

"Itu menunjukkan kedaulatan suatu negara. Tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun," kata Tb. Hasanudin, sebagaimana ditayangkan stasiun TV swasta Nasional.

 

Hal senada juga disampaikan Davel Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya.

 

Setiap negara punya hak dan wewenang untuk menolak seseorang masuk negaranya.

 

 

Sedangkan politisi PKS, Hidayat Nurwahid, menyayangkan sikap Singapura yang menolak kedatangan UAS.

 

Menurut Hidayat, seharusnya Singapura lebih teliti lagi dan tidak menolak kedatangan UAS.

 

UAS itu ulama yang dihormati masyarakat di Tanah Air.

 

Selama ini, dai kondang itu tidak pernah tersangkut masalah hukum. 

 

 

Kalaupun pernah ada penolakan di daerah atas dakwahnya, itu adalah dinamika dalam kehidupan berdemokrasi.

 

Sedangkan Ngabalin, mengajak kepada seluruh pihak untuk menyikapi kasus UAS ini dengan kepala dingin.

 

"Jadikan kasus UAS ini sebagai introspeksi dan evaluasi bagi kita semua," kata Ngabalin, di acara program berita TV swasta Nasional.***