Network
SABACIREBON - Masih hangat, terkuaknya perkara dugaan korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) memgagetkan banyak pihak, tak terkecuali masyarakat di bawah.
Tak sedikit akhirnya yang berspekulasi, jika kasus ini erat kaitannya dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di dalam negeri.
Bahkan dalam menyikapi hal ini, DPR RI dikabarkan akan memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku leading sektornya.
Baca Juga: Dianggap Sesat, Twitter Blokir Iklan Tentang Perubahan Iklim. Ini Alasannya
Sementara kebijakan Presiden Joko Widodo yang akhirnya memutuskan melarang ekspor CPO, mendapat tanggapan beragam pro dan kontra. Termasuk dari para politisi dengan segala argumennya.
Saat ini, tentu masyakat di bawah pun menonton, akan bagaimana akhir dari persoalan minyak goreng. Yang jelas satu yang masyarakat mau, minyak goreng kembali mudah didapat dengan harga terjangkau.
Mengutip berita dari http//htps/antatanews.co.id, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin menegaskan jika perkara dugaan korupsi dalam pemberian izin fasilitas ekspor CPO yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng tidak terkait dengan kepentingan politik dan kekuasaan tertentu.
"Pernyataan ini disampaikan Jaksa Agung sebagai tanggapan atas ramainya pemberitaan di media massa dan elektronik terkait polemik penanganan perkara minyak goreng," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 25 April 2022.
