Network
PIKIRAN RAKYAT - Guna memutus rantai penyebaran virus corona di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, pemerintah melalui Kemenkumhan, sudah membebaskan puluhan ribu narapidana di seluruh Indonesia.
Terkait keputusan tersebut, warganet sempat menanyakan keputusan pemerintah yang dianggap memberikan hadiah bagi para narapidana, terlebih bagi napi koruptor.
Wacana pembebasan napi yang berusia lanjut, tak diamini oleh masyarakat Indonesia, terlebih keputusan tersebut hanya akan memberi keuntungan bagi si napi secara pribadi.
Baca Juga: Tenaga Medis Wajib Tahu, Berikut Pedoman Menangani Jenazah Terinfeksi Covid-19
Bahkan, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly dianggap memberikan kebebasan bagi para napi korupsi agar lebih melenggang bebas, tak ada lagi jerat hukum yang membuat mereka jera.
Namun, kesimpangsiuran wacana tersebut diklarifikasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mohammad Mahfud MD dalam akun Twitter pribadinya.
"Masyarakat harap tenang. Sampai sekarang belum ada napi koruptor yang dibebaskan secara bersyarat. PP No. 99/12 tetap berlaku dan belum ada pembahasan kabinet untuk merevisinya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Cirebon, 05 April 2020: Sore, Panguragan dan Pekalipan akan Diterpa Hujan
"Yang dibebaskan sekitar 30.000 orang itu adalah napi tindak pidana umum, bukan korupsi, bukan terorisme, bukan bandar narkoba," tulis Mahfud dalam akun Twitter pribadinya @mohamahfudmd Sabtu, 4 April 2020 malam.
Cuitan tersebut masih dihiraukan oleh warganet yang bersikukuh pemerintah hanya akan memberikan kado istimewa jika nantinya memang memberikan kebebasan bagi para narapidana korupsi.
