Network
PR CIREBON – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi isu amandemen UUD 1945 yang tengah ramai diperbincangkan.
Hal yang disoroti Anwar Abbas salah satunya adalah isu mengenai penambahan masa jabatan presiden.
Anwar Abbas mengatakan bahwa penambahan masa jabatan presiden akan menjadi menghambat demokrasi yang terbentuk.
Baca Juga: Semakin Ketat, Tiongkok Berlakukan Aturan dan Pengawasan di Industri Hiburan dengan Kriteria Ini
“Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat,” ujar Anwar Abbas kepada wartawan pada Kamis, 2 September 2021, dikutip dari Galamedia News.
Lebih lanjut, ia pun menyinggung kinerja pemerintah yang belum maksimal di bawah kepemimpinan Jokowi, dalam menghadapi Covid-19.
Sehingga, katanya, rakyat sudah muak dengan situasi yang terjadi di Indonesia karena pemerintah belum maksimal dalam mengatasi masalah Covid-19 dan ekonomi.
“Jadi, bapak (Jokowi) itu dua periode sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi Covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah, rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah Covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini,” kata dia.
