Network
PR CIREBON – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyatakan bahwa pemerintah menolak pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA, pasca-penolakan hasil KLB ilegal Deli Serdang, Partai Demokrat kini fokus konsolidasi kepengurusan agar dapat dengan optimal menjalankan program partai.
Hal itu diungkapkan oleh Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 3 April 2021.
Baca Juga: Simak Tipe Pasangan Berdasarkan Zodiak, Kali Ini Aquarius, Aries, Cancer, Capricorn, Gemini, dan Leo
"Pasca-pengumuman dari Menkumham, saat ini kami sedang fokus konsolidasi dengan para pengurus, anggota dewan, dan kader, baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota, agar bisa kembali fokus dan optimal membantu rakyat terdampak pandemi," jelas Herzaky.
Herzaky mengatakan fungsionaris partai memusatkan perhatian, tenaga, energi, dan waktu untuk merajut masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara, serta bagi demokrasi Indonesia dan juga Partai Demokrat.
Lebih lanjut, Herzaky menyatakan segala urusan mengenai mantan kader pelaku KLB ilegal Deli Serdang atau yang disebut gerombolan Moeldoko, merupakan sebuah masa lalu.
Baca Juga: Tiongkok Dikabarkan Gunakan Iklan Facebook Sebarkan Propaganda Uyghur
Kini, Partai Demokrat fokus untuk melangkah maju bersama kader yang terbukti solid di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
