Jokowi Tandatangani Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme, PKS: Belum Ada Definisi yang Disepakati

- 25 Januari 2021, 21:30 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Sukamta mempertanyakan alasan Presiden Jokowi mengesahkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme.* /Facebook.com/ Fraksi PKS DPR RI

PR CIREBON - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Perpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi itu berisi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Namin, sejumlah tokoh politik, salah satunya anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS H. Sukamta mempertanyakan maksud dan tujuan Presiden Jokowi menandatangani Perpres tersebut.

Baca Juga: Viral Video Istri Pergoki Suami Selingkuh, Sang Wanita Nekat Hadang Mobil Saat Berjalan hingga Terseret 20 M

Sukamta mengatakan bahwa perpres pencegahan dan penanggulangan ekstremisme ini dapat berpoteni menjadi masalah dikemudian hari.

"Kalau terkait pemberantasan tentang tindak pidana terorisme sudah menjadi amanat undang-undang, jadi harus dilakukan sebaik-baiknya dan setegak-tegaknya," paparnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Facebook Fraksi PKS DPR RI pada 25 Januari 2021.

"Namun perpres ini (perpres pencegahan dan pennaggulangan ekstremisme) punya beberapa potensi masalah," lanjutnya.

Baca Juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia Hari Ini 25 Januari 2021, Kasus Positif Virus Corona Hampir Capai Angka Satu Juta

Pertama, Sukamta menjelaskan bahwa definisi tentang ekstremisme ini belum pernah disepakati dalam perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Asri Sulistyowati

Sumber: Setkab.go.id


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

X