Bantah Tudingan Fadli Zon soal Ulama, Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Diskriminasi

- 26 Desember 2020, 15:34 WIB
Bantah Tudingan Fadli Zon soal Ulama, Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Diskriminasi.*
Bantah Tudingan Fadli Zon soal Ulama, Mahfud MD Tegaskan Tidak Ada Diskriminasi.* /


PR CIREBON – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, memastikan tidak akan tebang pilih atau diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap ulama.

Menurut Mahfud, siapa pun yang dihukum memang terbukti melanggar undang-undang.

Anggota DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan bahwa laporan Munarman FPI yang ditolak polisi merupakan bukti diskriminasi hukum.

Baca Juga: Menjelang Akhir Tahun 2020, MUI Keluarkan 7 Rekomendasi Pesan Tausiyah, Berikut Isi Pesannya

Akan tetapi, Mahfud membantah tuduhan tersebut.

"Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia. Sebab selain ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulamalah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia," ungkap Mahfud, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News.

Mahfud mencontohkan kasus Abu Bakar Ba'asyir, di mana pengadilan membuktikan Ba'asyir secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme.

Ia divonis Mahkamah Agung yang saat itu dipimpin Bagir Manan yang juga dikenal sebagai tokoh Muslim.

Baca Juga: Menkes Inggris Sebut Varian Corona Afsel Lebih Menular dari Inggris, Menkes Afsel: Tidak Ada Bukti

Selain itu, kasus lainnya adalah yang melibatkan Bahar Bin Smith dan Rizieq Shihab.

Bahar terbukti melakukan penganiayaan berat, sedangkan Rizieq jadi tersangka, lanjut Mahfud, tidak ada kaitannya dengan sikap pimpinan FPI tersebut yang selalu mengkritisi pemerintah.

"Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana umum," ujarnya.

Sementara itu, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Antara News, Mahfud MD juga menegaskan tidak ada Islamofobia dalam pemerintahan di Indonesia.

Baca Juga: Bermodalkan Janji Manis, Guru Olahraga Honorer SMP di Jakarta Barat Tega Cabuli Siswinya

"Pejabat politik, pemerintahan, pembuat kebijakan, petinggi dan anggota TNI/Polri sebagian terbesar adalah orang-orang Islam yang tidak mungkin bisa menjadi pemimpin jika ada Islamofobia di sini," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Menurutnya, sekarang ini banyak petinggi TNI/Polri yang pandai mengaji bahkan menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat pengajian dan sema'an Alquran.***

Editor: Egi Septiadi

Sumber: PMJ News Antara News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x