Network
PR CIREBON - Kesiapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan vaksin Covid-19 sebagai yang pertama kalinya, mematahkan spekulasi sebagian kalangan yang masih mempertanyakan perihal keamanan vaksin Sinovac asal Tiongkok tersebut.
"Kalau Presiden jadi orang pertama yang bakal menggunakan vaksin, itu luar biasa. Ini menjadi contoh sekaligus mematahkan dugaan bahwa vaksin itu tidak aman," ujar Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Rabu, 16 Desember 2020.
"Ternyata Presiden saja menggunakan, itu menghapus dugaan bahwa vaksin apa itu tidak aman. Itu artinya vaksin aman untuk dipakai, tidak ada efek samping buktinya Presiden pakai,"sambungnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Bantah Panik Dipanggil Polisi: Silakan Menafsirkan Sendiri, Siapa Tanggung Jawab
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mendorong agar vaksin Covid-19 yang saat ini sudah tersedia agar dipercepat proses uji klinisnya dan juga izin edarnya sehingga masyarakat memiliki kepastian.
"Itu menjadi harapan ketika ada kepastian kapan vaksin yang sudah sekian lama disimpan ini akan diedarkan. Ini menjadi harapan yang positif sehingga menimbulkan semangat, optimisme publik. Kalau sudah ada waktunya dan diajarkan segera dipublikasi sekuat mungkin siapa-siapa yang sudah divaksin," tuturnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari MPR RI.
Karena jumlah yang terbatas, Gus Jazil, sapaan akrabnya, meminta pemerintah untuk membuat skala prioritas dengan mengacu pada data yang valid. Meskipun vaksin belum tercukupi untuk semuanya, tetapi sebagian itu sudah bisa diterima oleh masyarakat.
"Vaksin ini sasarannya harus tepat. Pertama kepada orang yang rentan. Kedua bagaimana dengan pemberian vaksin bisa menggerakkan ekonomi dalam satu daerah. Jadi nanti Kementerian Kesehatan bisa menilai mana yang harus segera mendapatkan vaksin," katanya.
Baca Juga: Persiapan Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, PLN Siapkan Pasokan Listrik
Terkait penggratisan vaksin seperti disampaikan Presiden Jokowi, Gus Jazil mengatakan bahwa pemerintah harus menghitung dengan jelas berapa biaya yang dibutuhkan. Namun, menurutnya karena vaksinasi dibutuhkan biaya besar jika diberlakukan secara nasional maka pihaknya justru mengusulkan tidak semua digratiskan. Bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi maka tidak perlu gratis.
