Network
PR CIREBON - Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan pada Rabu, 9 Desember 2020 telah melahirkan sebuah rekor yang sebelumnya belum pernah terjadi, mengkhawatirkan terlalu banyak pemilih, bahkan dengan tindakan yang dirancang untuk melindungi melalui protokol kesehatan.
Saat Indonesia akan melanjutkan pemungutan suara pada hari Rabu untuk memilih pemimpin lokal dan regional di seluruh nusantara, hal tersebut tetap akan dilakukan meski wabah Covid-19 yang menunda pemilihan pada bulan September tetap yang paling parah di Asia Tenggara.
Lebih dari 100 juta orang berhak memilih orang-orang yang menjadi pemimpin politik di 270 wilayah.
Pada pemilihan Kepala Daerah pada Rabu, 9 Desember 2020, yang mana masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih dari 105 juta orang secara bersamaan memilih kepala daerah di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Baca Juga: Ustaz Yusuf Mansur Positif Covid-19, Ridwan Kamil: Doa terbaik dari Kami, Semoga Cepat Sembuh
Namun demikian, Indonesia melaporkan lebih dari 586.000 kasus dan 18.000 kematian sejak pandemi dimulai dan rekor tertinggi 8.369 kasus baru Kamis lalu banyak yang khawatir pemilu hanya akan memperburuk keadaan.
Laura Navika Yamani, dosen epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat Universitas Airlangga di Surabaya, mengatakan jajak pendapat itu merupakan “risiko besar bagi masyarakat kita” mengingat Indonesia belum melewati puncak pertama virus corona, dan terlalu sedikit tes yang dilakukan.
“Ini terbukti dari tingkat kepositifan yang masih tinggi,” ujar Laura Navika Yamani, dosen epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat Universitas Airlangga di Surabaya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.
“Melihat kondisi Indonesia saat ini, saya kurang setuju dengan ide pemilu, apalagi ada poster yang beredar bahwa panitia akan datang ke rumah sakit untuk mendapatkan suara dari pasien yang terinfeksi Covid-19,” imbuhnya.
Baca Juga: Hari HAM Internasional 10 Desember, KPK: Korupsi Musuh Utama HAM, Banyak Serangan Fisik ke Kami
Mengacu pada rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengirimkan petugas berpakaian hazmat lengkap untuk membantu pemilih yang terdiagnosis penyakit tersebut.
Tingkat positif Indonesia mencapai 15,8 persen pada hari Selasa, dibandingkan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia kepada pemerintah untuk mempertahankan angka di bawah 5 persen selama setidaknya 14 hari berturut-turut sebelum dibuka kembali dengan aman.
KPU telah memberlakukan langkah-langkah ketat untuk staf dan pemilih, dan mendistribusikan sarung tangan dan peralatan pelindung lainnya ke TPS di seluruh negeri untuk membantu menjaga keamanan orang.
“Saya dapat memahami situasi ini, tetapi kami sedang berupaya,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam webinar pada hari Senin tentang kekhawatiran tentang pandemi.
Dia menambahkan, semua orang dari markas KPU hingga ke TPS harus sehat sebelum diizinkan bekerja, tetapi tidak merinci apakah tes Covid-19 itu wajib.
“Kami memastikan pemilih yang menggunakan hak pilihnya terlindungi dengan membuat protokol kesehatan dari masuk hingga keluar TPS,” ujarnya.
Adrianus Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Tanah Air, sebelumnya meminta KPU untuk "
mempercepat penyaluran APD ke TPS, dengan mengatakan sekitar 70 persen dari peralatan masih ada di gudang KPU daerah seminggu sebelum pencoblosan.
"Jadi mereka seperti tiga, empat hari terlambat dari jadwal," katanya kepada Al Jazeera.
Tidak ada laporan gangguan yang signifikan terhadap APD, kata Budiman, meskipun banjir di Provinsi Sumatera Utara cukup mengganggu operasi di sana.
Hingga Minggu malam, kata dia, data menunjukkan sedikitnya 87 persen sudah didistribusikan.***
