Network
PR CIREBON - Tragedi di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menjadi catatan serius bagi jajaran kabinet Jokowi. Seorang menteri di kabinet Jokowi bisa dikatakan gagal jika terlibat korupsi atau capaian target kinerja keuangan yang disclaimer oleh BPK.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020.
"Dunia kelautan dan perikanan berduka atas tragedi OTT Menteri KP oleh KPK, ini menjadi warning bagi semua pejabat jangan bermain dengan amanah melayani nelayan," kata Riyono, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs resmi PKS.
Baca Juga: Karni Ilyas Terlibat Dugaan Korupsi Aset Negara, Kuasa Hukum Ahli Waris Jelaskan Semuanya
Setelah penunjukan menteri ad interim Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian Jokowi menunjuk lagi Menteri KKP ad interim yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Riyono penunjukan ini kurang tepat. Pertama dari sisi manajemen pemerintahan. Presiden punya hak prerogatif untuk segera menunjuk pengganti posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru.
"Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya Presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan menteri kelautan dan perikanan definitif," tutur dia.
Baca Juga: Usulkan Pangdam Jaya Dudung Berdialog dengan HRS, Lieus Sungkharisma: Bapak Harus Mau, kan Tentara
Kedua, mengganggu kinerja menteri Pertanian yang sudah dipusingkan oleh kelangkaan pupuk untuk petani di musim tanam Oktober - Maret ini. Jika menteri Pertanian dibebani tugas di sektor kelautan dan perikanan pasti tidak akan fokus dalam bekerja.
"Sektor kelautan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 permen era Susi yang dikerjakan oleh Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan, illegal fishing di kawasan natuna oleh nelayan asing yang tak jera" papar Riyono.
