Network
PR CIREBON - Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada tanggal 1 Desember, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.
Yang mana sebuah organisasi ULMWP telah mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat.
ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Baca Juga: BNPB Sebut Satu Orang Diduga Menghilang Saat Proses Evakuasi Gunung Semeru
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
Karena rasa kekhawatiran itu lah membuat Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh terkait perkembangan terkini di Papua, yaitu sebuah Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa 1 Desember.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA news.
Baca Juga: Kembali Layangkan Surat Panggilan Habib Rizieq, Polisi Dihadang Puluhan Laskar FPI
Karena perkembangan situasi yang ada di Papua tersebut perlu disikapi secara serius da tidak main-main oleh pemerintah karena dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut, perlu dengan pendekatan yang komprehensif jangan seperti kasus yang terjadi pada Timur Leste.
Hal itulah yang menjadi sebuah kekhawatiran yang ada, dan Sukamta menilai penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.
Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.
Baca Juga: Tanggapi Pertanyaan FPI Mendukung Anies Baswedan Jadi Presiden 2024, Munarman: Biarkan Mengalir
"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya.
Dia mengatakan, otonomi khusus (otsus) yang sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Sukamta mengatakan, beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua, itu menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.
Baca Juga: Kembali Sentil Mahfud MD Terkait Premanisme, Teddy Gusnaidi: Masalah Nyali Saja
Karena itu dia meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.
"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," katanya.
Politisi PKS itu mengatakan, saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan, itu penting namun soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Baca Juga: Dalam Penelusuran Dana Kasus Edhy Prabowo, KPK Libatkan Sejumlah Pihak, Siapa Saja?
Dia menilai pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan juga mutlak dilakukan dan dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.
"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," ujarnya.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa 1 Desember dan menominasikan untuk Benny Wenda menjadi pemimpin yang pernah diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.***
