Network
PR CIREBON - Kini marak terdengar oleh publik tentang radikalisme yang dianggap memang dapat mengancam sebuah keutuhan, persatuan, dan kesatuan Bangsa Indonesia.
Melihat dari hal itu, sejumlah tokoh perempuan Indonesia yang tergabung dalam sebuah organisasi Perempuan Garda Nusantara (PGN) meminta kepada Pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas dalam mengatasi setiap persoalan bangsa.
Termasuk mulai dari masalah pandemi Covid-19 hingga radikalisme yang mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Baca Juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Dianggap Tidak Beretika, Fadli Zon: Mungkin Cari Peluang Politik
Didalam organisasi Perempuan Garda Nusantara tidak hanya orang biasa saja, melainkan terdiri dari analis militer dan pertahanan, pakar hukum, aktivis sosial, aktris senior, dan lainya
Anggota Perempuan Garda Nusantara, antara lain beranggotakan analis militer dan pertahanan Dr Connie Rahakundini Bakrie, pakar hukum Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo, aktivis sosial Maryuna Nasution, aktris senior Christine Hakim, Olga Lidya, Heni Supolo, dan beberapa tokoh perempuan lainnya.
Pasalnya ada tiga hal yang dituntut kepada presiden Jokowi dan Pemerintah Indonesia, hal tersebut tertulis dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan Perempuan Garda Nusantara.
Baca Juga: Penyidik Sudah Kirim Surat Panggilan, Polisi: Rizieq Shihab Bakal Diperiksa 1 Desember
Hal Pertama yang dinginkan adalah Presiden Joko Widodo harus mampu memperhatikan dan mengukur (sense of security) masyarakat, terutama kaum ibu yang mengkhawatirkan masa depan anak dan cucu mereka.
"Keraguan negara tercermin dari cederanya objek vital nasional serta pembangkangan tokoh ormas dalam mengumpulkan massa di tengah pandemi Covid-19, serta menimbulkan gejolak dalam bentuk ancaman dan ujaran kebencian," kata Connie. dikutip PikoranRakyat-Cirebon.com dari ANTARA news
Mengingat pada beberapa waktu lalu saat Habib Rizieq Syihab telahnpulang ke Indonesia, sejumlah fasilitas di Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang merupakan objek vital nasional, mengalami kerusakan sebagai dampak dari kerumunan massa menyambut kedatangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dari Arab Saudi.
Baca Juga: Soal Kasus di Sulteng, Polri Minta Tak Perlu Khawatir dan Tetap Tenang
Kemudian beberapa rangkaian acara yang digelar Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta Pusat, Tebet, Jakarta Selatan, dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, juga mengundang kerumunan massa.
Bahkan dari hal tersebut pun mengakibatkan munculnya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 dari acara-acara di tiga lokasi tersebut sehingga polisi kini tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan tersebut.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Connie, lalu lahirlah tuntutan yang kedua dari Perempuan Garda Nusantara.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Layangkan Surat Panggilan ke Habib Rizieq, FPI: Jaga Jempol, Tetap Main Cantik
"Tuntutan kedua, negara harus hadir dengan tegak dan utuh dalam menjamin terkendalinya haluan negara. Negara harus dapat membuktikan terciptanya ketertiban dan keamanan nasional dari kendala yang terus memompa ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Connie.
Harkristuti menambahkan bahwa negara harus membuktikan kehadirannya dengan lebih tegas, konsisten dan terukur dalam bertindak.
Ketiga, Perempuan Garda Nusantara bahkan menyinggung soal "reshuffle" atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: FPI Sebut Surat Panggilan HRS Sudah Diterima, Netizen Jangan Terpancing Emosi Tetap Bermain Cantik
Menurut Harkristuti, tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pemberian izin eksportir benih lobster, Rabu 25 November lalu, hendaknya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan "reshuffle" kabinet secara luas.
"Kami sangat mendukung usaha-usaha untuk me-'reshuffle' Kabinet Indonesia Maju, dan juga lembaga-lembaga pemerintah demi efektivitas kerja Presiden dalam menjalankan kebijakannya, terutama pada aspek penanganan intoleransi, radikalisme dan separatisme, serta penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.***
