Network
PR CIREBON - Melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI, Pemerintah akan melakukan seleksi guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) Kabupaten Pringsewu, Lampung, Suwarno berharap seleksi ini tidak hanya diprioritaskan pada guru yang bernaung di bawah Kemnedikbud saja.
Namun, guru yang mengajar di madrasah atau di bawah Kementerian Agama (Kemenag) juga memiliki peluang atau kesempatan yang sama.
Baca Juga: Perempuan Palestina Masuki Gedung Putih, Berkat Gagasan Perubahan ala Joe Biden
Guru honorer, baik di sekolah negeri maupun di bawah naungan Kemnedikbud maupun Kemenag, menurut Suwarno memiliki tugas dan peran yang sama dalam berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Seperti saat ini, verval (verifikasi dan validasi) guru honorer masih dilakukan masing-masing kemneterian. Yang guru Diknas sudah melakukan verval di Dapodik, sementara yang di Kemenag belum dilakukan," ungkapnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman resmi Nahdlatul Ulama.
Suwarni juga berharap, guru-guru honorer yang berada di Kemenag bisa mendaftar ke sekolah yang berada di bawah Kemendikbud jika ada formasi tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasinya, begitu juga sebaliknya.
Baca Juga: Pernyataan Sikap Gerindra Atas Kasus Suap Edhy Prabowo, Hormati Proses Hukum dan Siap Cari Pengganti
"Penjaringan pendaftaran dan jumlah guru yang diterima jangan hanya didominasi oleh satu kemneterian saja," harapnya.
